NEWS

Dirreskrimsus Kritik Kabupaten di Babel yang Sepihak Tetapkan APL Kawasan Hutan

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bangka Belitung melakukan koordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyelesaikan permasalahan kehutanan di Bangka Belitung.

Direktur Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung Komisaris Besar Haryo Sugihartono mengatakan ada perbedaan dalam peta pemanfaatan kawasan hutan antara BPKH dengan yang diterbitkan pemerintah daerah.

“Untuk itu perlu sinkronisasi pemantapan kawasan hutan karena salah satu masalah adanya istilah Area Penggunaan Lain (APL) yang kadang-kadang pemerintah kabupaten secara sepihak menetapkannya. Padahal itu masuk kawasan hutan yang ditetapkan BPKH,” ujar Haryo kepada wartawan, Senin, 28 September 2020.

Menurut Haryo, perlunya sinkronisasi permasalahan kehutanan di Bangka Belitung agar proses penegakan hukum dapat berkesinambungan. Untuk itu kedepan, kata Haryo, pihaknya akan menggelar pertemuan resmi dengan melibatkan Dirjen Kementerian.

“Sehingga dengan adanya komunikasi terhadap kegiatan operasional yang melibatkan atau bersentuhan dengan kawasan hutan dan lingkungan hidup dapat sejak awal kita koordinasikan. Itu langkah kami,” ujar dia.

Haryo menambahkan pihaknya belum menentukan titik kawasan hutan yang bermasalah secara validitas karena masih menunggu rapat koordinasi lintas instansi terutama pemerintah daerah yang memiliki wilayah dan menginventarisir pemanfaatan hutan.

“Harapan kita nanti hasil yang didapat itu menjadi panduan pemerintah kabupaten dan kota dalam merumuskan tata ruang sehingga tidak menabrak atau tidak bersinggungan dengan pemetaan kawasan yang ditetapkan Kementerian,” ujar dia.

Penulis: Servio M | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button