LENSA KRIMINALNEWS

Difitnah, Jadi Dasar Dokter Satgas Covid-19 Laporkan Akun Ayak Bedincak

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Tak mudah bagi seorang dokter dalam menjalankan tugas mulianya di masa pandemi Covid-19. Rela berpeluh dalam balutan hazmat saat menangani pasien, ada juga yang teramat lelah hingga meninggal dunia. Di Bangka Belitung, bahkan ada dokter yang difitnah keji sebagai sumber pembawa virus atau mawak amak dalam istilah Bangka.

Tudingan terakhir itu, mesti diterima oleh dr Masagus Hakim. Lewat media sosial Facebook, bertubi-tubi fitnah diarahkan kepada dokter yang di masa pandemi ini menyandang tugas sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pangkalpinang, yang juga adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang. Rangkaian fitnah itu pun akhirnya dilaporkannya ke kepolisian. Yang dilaporkannya adalah pemilik akun Facebook Ayak Bedincak.

Kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan terlapor pemilik akun Facebook Ayak Bedincak itu, saat ini bergulir ke tingkat penyidikan dan sedang ditangani serius oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bangka Belitung. Pelapor kasus tersebut, dr Masagus Hakim memiliki sejumlah alasan memilih melaporkan pemilik akun Facebook Ayak Bedincak ke polisi.

Kuasa hukum dr Masagus Hakim, Iwan Prahara mengatakan ada beberapa poin uraian hal-hal yang menjadi alasan kliennya membuat laporan pengaduan ke polisi pada 4 Juni 2020 lalu.

“Terlapor pada Mei 2020 telah mem-posting tulisan yang mengandung unsur ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan berita bohong atau hoax di akun Facebook milik terlapor yang mana tulisan tersebut ditujukan kepada klien kami,” ujar Iwan kepada Lensabangkabelitung.com, Kamis, 17 September 2020.

Terlapor dalam tulisan status Facebook-nya, kata Iwan, menyebut kliennya telah melanggar Surat Edaran Menpan-RB nomor 46 tahun 2020 tentang pembatasan bepergian keluar daerah atau cuti bagi ASN dalam upaya pencegahan Covid-19.

“Padahal faktanya keberangkatan klien kami dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan dengan tujuan membawa sampel swab untuk diuji di Laboratorium Kesehatan Palembang mengingat saat itu Provinsi Bangka Belitung belum memiliki alat laboratorium yang memadai dalam mendapatkan hasil swab,” ujar dia.

Menurut Iwan, Surat Edaran Menpan-RB nomor 46 tahun 2020 tentang pembatasan bepergian keluar daerah atau cuti bagi ASN dalam upaya pencegahan Covid-19 hanya mengatur larangan cuti atau libur bagi ASN, bukan melarang ASN melakukan perjalanan dinas.

“Terlapor dalam status Facebook-nya menyatakan klien kami adalah ASN spesial bahkan Wali Kota (disebutkannya) menjadi tidak berdaya untuk menindak tegas. Apa yang dinyatakan oleh terlapor itu jelas fitnah dan mencemarkan nama baik klien kami maupun Wali Kota Pangkalpinang. Tidak ada ASN yang spesial karena semua ASN memiliki tugas dan kewajiban yang sama,” ujar Iwan.

Selain itu, kata Iwan, terlapor dalam status Facebook-nya juga menyatakan bahwa kliennya kembali ke Pangkalpinang otomatis berstatus ODP dan harus melakukan isolasi mandiri 14 hari.

“Sebagai seorang dokter senior, klien kami punya ilmu dan pemahaman yang mumpuni tentang pemberlakuan protokol kesehatan. Faktanya juga, klien kami tidak pernah dinyatakan sebagai seseorang berstatus ODP oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung yang sebagai lembaga yang berwenang menetapkan status seseorang menjadi ODP atau tidak,” ujar dia.

Disampaikan Iwan, terlapor juga menulis bahwa kliennya yang disebut ODP langsung bekerja dan masuk kantor berinteraksi dengan masyarakat. Bahkan disebutkan, kliennya pada 11 Mei 2020 pergi ke Pasar Pagi dalam rangka rapid test massal bagi pedagang, berfoto bersama, kontak erat dengan petugas gugus, masyarakat dan si A Kepala Dinas yang terkonfirmasi positif Covid-19.

“Apa yang disampaikan ini adalah fitnah atau pencemaran nama baik mengingat klien kami tidak berstatus ODP dan sedang menjalankan tugasnya sebagai Kepala Dinas Kesehatan,” ujar dia.

Menurut Iwan, terlapor juga mencoba membangun opini, yang menyatakan bahwa opini yang terlapor ketahui sebatas pengetahuan dan keterbatasannya, sehingga terlapor mengajak apabila ada informasi untuk saling melengkapi.

“Padahal fakta opini yang dituliskan terlapor ini tidak berdasarkan data dan fakta serta klarifikasi kepada klien kami sehingga perbuatan terlapor itu sudah mengarah ke fitnah dan pencemaran nama baik,” ujar dia.

Iwan menambahkan terlapor juga berusaha membangun opini bahwa kliennya positif Covid-19 dan telah menularkan kepada si A atau telah menukar hasil laboratorium yang positif menjadi negatif dan telah menukarkan hasil swab si A awalnya negatif menjadi positif.

“Berdasarkan hal-hal itulah terlapor patut diduga telah melakukan tindak pidana Pasal 45 ayat 3 Jo. 45 A ayat 2 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 14 ayat 1 dan 2 Jo. Pasal 15 Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jo. pasal 310 ayat 1 Jo. 311 ayat 1 KUHP,” ujar dia.

Penulis: Servio M | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button