LENSA POLITIKNEWS

Usung Istri Terpidana Korupsi Sebagai Cawabup Bangka Selatan, Ini Kata PDIP

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memutuskan mengusung pasangan Riza Herdavid dan Debby Jamro sebagai calon bupati dan wakil bupati di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bangka Selatan 2020.

Keputusan tersebut tidak begitu mengejutkan mengingat Riza dan Debby memang sudah disebut-sebut sebagai calon kuat yang akan diusung PDIP. Namun untuk nama Debby sebagai calon wakil bupati, cukup menjadi perbincangan mengingat Debby merupakan istri H Jamro H Jalil, mantan bupati Bangka Selatan yang juga terpidana kasus korupsi.

Dalam direktori putusan Mahkamah Agung nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN PGP, tercatat Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pangkalpinang memutuskan Jamro H Jalil divonis 1 tahun penjara dan denda Rp 75 juta setelah diputuskan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Terkait hal itu, Sekretaris PDIP Bangka Belitung Herman Suhadi mengatakan penetapan pasangan Riza dan Debby sebagai calon yang diusung PDIP di pilkada Bangka Selatan merupakan keputusan dari DPP PDIP.

“Kami di tingkat DPD tidak sampai ke situ ranahnya. Itu ranah DPP memutuskan. Ranah kami hanya mengusulkan karena mereka ikut fit and proper test pada waktu itu. Mereka ikut mendaftarkan. Jadi (soal rekomendasi) tidak sampai di situ kewenangan kami. DPP yang punya kewenangan lebih dari DPD pasti punya pertimbangan,” ujar Herman kepada Lensabangkabelitung.com, Kamis, 13 Agustus 2020.

Soal track record calon yang diusung, kata Herman, pihaknya sudah melakukan wawancara dan menanyakan beberapa hal kepada para calon, sebelum itu menjadi rekomendasi DPD dan dikirimkan ke DPP.

“Yang ditekankan pada waktu itu adalah ideologi kebangsaan, prestasi di partai, komitmennya ke PDIP, komitmen kerakyatan, terus jabatan di partai lama di partai. Itu kami tanya dan catat semuanya,” ujar dia.

Lantas bagaimana jika status sebagai istri terpidana korupsi akan menjadi serangan politik? Herman memilih tidak menjawab hal tersebut.

“Soal serangan tidak bisa saya jawab itu. Nanti kita lihat di lapangan bagaimana tentang apa yang sampaikan ini. Masyarakat yang menilai. Tugas kami sudah mengusulkan dan DPP sudah memutuskan. Kewajiban kami memenangkan dan mengamankan,” ujar dia.

Penulis: Servio M | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button