NEWS

Ditetapkan Pusat, Namun Gugus Tugas Babel Sebut Beltim Belum Siap New Normal, Ini Alasannya

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan beberapa catatan penting terkait keputusan pemerintah pusat yang memberikan izin dan kewenangan bagi Kabupaten Belitung Timur untuk menerapkan new normal.

Juru Bicara GTPP Covid-19 Bangka Belitung Andi Budi Prayitno (ABP) mengatakan ada beberapa hal penting sebagai catatan bagi Beltim menuju new normal, sehingga kemudian Pemkab Beltim bisa memilih opsi apakah akan melaksanakan new normal, menunda atau sama sekali tidak melaksanakan.

“Pertama, pertimbangan di Pulau Belitung, khususnya di Kabupaten Belitung, saat ini kuat dugaan sudah terdapat kasus atau terjadi kasus positif dari transmisi lokal. Walaupun kasus transmisi lokal di Beltim belum ada, akan tetapi tidak berarti bahwa sama sekali nol atau nihil dari kasus,” ujar ABP kepada Lensabangkabelitung.com, Senin, 1 Juni 2020.

Untuk catatan kedua, kata ABP, terkait dengan screening serta Fasilitas Kesehatan (Faskes) untuk pemeriksaan maupun penanganan di Beltim yang tidak memiliki RS rujukan.

“Ketiga, tenaga kesehatan/medis dan fasilitas di Beltim juga masih kurang dan terbatas. Sehingga apabila keran ini dibuka maka ada kekhawatiran akan terjadi lonjakan kasus positif dan pemerintah daerah akan sulit menghadapinya,” ujar dia.

Menurut ABP, catatan keempat dari gugus tugas Bangka Belitung adalah terkait persiapan dan kesiapan dari Pemkab Beltim juga belum terlihat nyata dan serius menuju penerapan new normal.

“Ini ditambah dengan kesadaran masyarakat di Beltim sendiri yang masih diragukan dalam mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 secara disiplin,” ujar dia.

ABP menuturkan penerapan new normal memang bukan perkara mudah karena terdapat sejumlah syarat yang musti dipenuhi oleh Pemkab Beltim agar pelaksanaan new normal berjalan lancar sesuai yang diharapkan, yakni melakukan sosialisasi, edukasi hingga simulasi new normal.

“Oleh karena itu, new normal bukan sesuatu yang serta merta dikatakan secara sepihak oleh kepala daerah atau mengklaim bahwa kenormalan baru sudah berjalan dan dilakukan di daerahnya. Tidak seperti itu,” ujar dia.

ABP menegaskan paling tidak ada tiga hal yang wajib diperhatikan dalam penerapan menuju new normal, yakni aspek epidemiologi, aspek penurunan jumlah kematian, dan fasilitas kesehatan.

“Pertama aspek epidemiologi bahwa daerah tersebut harus mengalami penurunan kasus di atas 50 persen dari kasus puncak dalam tiga minggu terakhir. Kedua, menurun atau bahkan nihilnya kasus kematian. Dan ketiga, faskes yang memadai, mencakup ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit dan kapasitas faskes untuk melakukan tes COVID-19 di daerah itu,” ujar dia.

ABP menambahkan prasyarat dan pertimbangan dari Gugus Tugas itu kemudian dibicarakan di level daerah bersama dengan semua pihak terkait lalu diputuskan apakah daerah tersebut diizinkan menerapkan new normal atau tidak.

“Nanti Bupati selaku Ketua Gugus Tugas menindaklanjuti untuk dibicarakan pada level pemerintahan dan tokoh masyarakat, serta semua pihak yang berada di Beltim untuk memutuskan apakah akan melaksanakan kegiatan untuk mengaplikasikan kenormalan baru atau masih akan menunda. Jadi ini opsional,” ujar dia.

Penulis: Servio M | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
Close
Close