NEWS

Dinilai Praktisi Janggal, Rencana Ekspor 3 Smelter Timah Sudah Tahap Verifikasi Dokumen

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Tiga perusahaan peleburan (smelter) timah direncanakan siap melakukan ekspor setelah mendapat fasilitas persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ketiga perusahaan yang mendapat fasilitas istimewa tersebut adalah PT Bukit Timah, PT Prima Timah Utama (PTU) dan PT Biliton Inti Perkasa (BIP). PT Bukit Timah mendapat persetujuan RKAB dengan volume barang 550 metric ton, PT PTU sebanyak 353 metric ton dan PT BIP sebanyak 324,37 metric ton.

Kepala Surveyor Indonesia (SI) Perwakilan Bangka Belitung Azis mengatakan saat ini pihaknya saat ini sudah menerima dokumen ketiga perusahaan tersebut. Namun untuk Laporan Surveyor (LS), kata dia, belum diterbitkan.

“Saat ini masih verifikasi dokumen. Untuk LS belum,” ujar Azis kepada Lensabangkabelitung.com, Selasa, 30 Juni 2020.

Dalam melakukan verifikasi dokumen, kata Azis, tidak ada target waktu bagi Surveyor Indonesia.

“(Target waktu) tidak ada,” ujar dia.

Sebelumnya Kepala Bidang Pertambangan dan Logam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bangka Belitung Amir Syahbana mengatakan pihaknya sudah memberikan persetujuan RKAB ketiga perusahaan tersebut.

“Terkait adanya tiga persetujuan RKAB dari dinas ESDM adalah benar. Kebijakan tersebut diambil oleh Pemprov Bangka Belitung sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19,” ujar dia.

Menurut Amir, dampak pandemi Covid-19 bukan cuma dari sisi kesehatan saja. Tapi dari dampak ekonomi juga harus diperhatikan. Kebijakan tersebut, kata dia, untuk mengurangi dampak ekonomi akibat dari pandemi Covid-19.

“Jadi substansinya Pemprov Bangka Belitung memfasilitasi para pemegang IUP yang telah memiliki stok logam dari 2018 yang karena berbagai alasan belum dapat terjual atau terekspor. Sehingga ini diharapkan akan menggerakkan sektor riil. Adanya stok berarti tidak ada uang berputar,” ujar dia.

Namun rencana ekspor tersebut mendapat penilaian berbeda oleh Praktisi Pertambangan Bangka Belitung Teddy Marbinanda. Dalam wawancara dengan Lensabangkabelitung, Teddy mengungkapkan ada sejumlah kejanggalan-kejanggalan dalam rencana ekspor tersebut.

“Saya pesimis karena harga timah di 2018 adalah 20 ribu per metrik ton. Sedangkan di 2020 hanya 16 ribu per metrik ton. Dengan perbandingan harga ini untuk menutup cost produksi saja tidak tertutup. Efek domino apa yang diharapkan terhadap ekonomi kita yang bisa timbul. Perusahaan ini juga artinya tidak produksi lagi artinya ini jelas hanya untuk melepas stok gudang yang ada,” ujar dia.

Menurut Teddy, pihak Pemprov Babel sebelum memberikan fasilitas persetujuan RKAB seharusnya memilah dahulu akar permasalahan perusahaan-perusahaan tersebut mengingat setiap perusahaan memiliki permasalahan yang berbeda.

“Pada 2018 RKAB masih terkait neraca bijih, yakni antara luasan IUP yang dimiliki dengan kapasitas produksi yang ada. Jelas banyak yang sudah melampaui di 2018 lalu dimana jumlah bijih yang diolah menjadi logam dari kapasitas produksi dan jumlah cadangan serta kemampuan produksi yang ada di perusahaan,” ujar dia.

Dengan sudah melampaui, kata Teddy, artinya neraca bijih sudah tidak balance sehingga bijih yang didapat kemungkinan dari luar IUP dan bisa menjadi dasar penerbitan asal usul timahnya nanti.

“Kalau indikasinya seperti itu karena tidak bisa mendapatkan, jelas jika diteruskan barang dari luar IUP bisa dikatakan tindakan melanggar hukum. Ilegal artinya asal sumber barang ini. Untuk itu perlakuannya jelas tidak sama dengan alasan karena soal teknis atau administrasi,” ujar dia.

Penulis: Servio M | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
Close
Close