NEWS

Demi Perekonomian Babel, Regulasi Pertambangan Harus Direvisi

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Untuk menyelamatkan perekonomian Provinsi Bangka Belitung yang kian hari kian terpuruk, tentunya harus ada rekontruksi dan revisi terhadap peraturan pertambangan, khususnya timah.

Pendapat di atas dikemukakan Direktur Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Syafri Hariansyah, dalam keterangannya kepada dengan Lensabangkabelitung.com, Kamis, 14 Maret 2020.

Syafri Hariansyah atau akrab disapa Anca ini mengatakan salah satu dasar pembentukan Undang-Undang adalah filosofi, kemudian bagaimana sebuah produk Undang-undang dibuat untuk kemaslahatan bersama dan untuk kepentingan umum.

Nah, dalam konteks ini, menurutnya saat ini semua masih dalam kondisi Pandemi COVID-19, bukan pascanya. “Sekarang perekonomian kita merosot luar biasa, kita terendah se-Sumatera, sektor tambang triwulan pertama -7,59 persen artinya sektor tambang berimbas sangat besar saat COVID-19 ini,” kata dia.

Ia menyebutkan aturan pusat mengenai Minerba dan Peraturan Menteri tentang RKAB, merupakan  persoalan serius yang harus dibahas,  untuk itu perlu didorong bagaimana kemudian dengan adanya kelongaran dari sisi aturan dapat menopang perekonomian Babel.

“Kita masih dalam situasi pandemi Covid-19, bukan pascanya, statemen Gubernur Babel, Erzaldi Rosman yang menyatakan, kalau sampai 3 bulan ke depan jika pandemi ini tidak reda dan belum hilang, ekonomi Babel akan terjun bebas,” ujarnya.

Untuk menyelamatkan agar perekonomian Babel tidak terjun bebas dalam tiga bulan ke depan, makanya ‎harus ada rekonstruksi dan revisi terhadap aturan pertambangan tersebut.

“Saya bukan orang yang pro tambang, ekonomi masyarakat Babel harus diselamatkan dulu, ada ratusan ribu masyarakat kita bergantung di tambang timah,” tegas Anca.

Ia mengaku, secara teori, peraturan menteri ESDM, disampaikan ke pemerintah pusat dalam hal ini Presiden, tidak ada yang tidak mungkin berubah.

“Aturan UU Minerba ini universal, berlaku secara umum dan luas, permennya termaksut semua minerba batu bara dan lainya, apakah sama kondisi pertambangan timah di Babel, kan tidak makanya ‎harus ada upaya menyamakan persepsi antara pusat dan daerah dalam konteks mengatur hulu dan hilir pertimahan di Babel,” ungkap dia.

Dia menegaskan, harus ada solusi untuk kemudian, dengan membuat kelonggaran dari sisi aturan, UU saja bisa di-Judicial Review bertentangan dengan UU 1945. “Kalau kami dari perspektif Hukum Tata Negara bukan tidak mungkin karena ada hak dasar pasal 28 itu, hak masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak, harus dibuat kelonggaran dari segi aturan ESDM itu,” tegasnya.

Dia mengingatkan, yang tahu kondisi di lapangan adalah pemerintah daerah. “Untuk itu harus ada stimulan dari masyarakat dulu, baru provinsi buat formula, kemudian diserahkan ke pusat atas kondisi rill yang terjadi di lapangan,” ungkap Dosen Fakultas Hukum STIH Pertiba, ini.

Penulis: Zamhari | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button