NEWS

Program Asimiliasi Cegah Corona, 26 Warga Binaan Bukit Semut Dibebaskan

Lensabangkabelitung.com, Sungailiat – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bukit Semut Sungailiat membebaskan 26 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam melaksanakan program asimiliasi dan integrasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kalapas Bukit Semut Sungailiat M Akhyar mengatakan program asimiliasi dan integrasi sesuai dengan Permenkumham nomor 10 tahun 2020 sudah mulai berjalan dan dilaksanakan sesuai petunjuk dan perintah Kemenkumham RI.

“Kemarin kita sudah keluarkan 26 warga binaan dan sudah dikeluarkan kemarin. Semua diasimilasikan dirumah. Jadi untuk selanjutnya yang 2/3 masih dalam proses dan akan dilakukan bertahap sampai dengan Desember 2020,” ujar Akhyar kepada Lensabangkabelitung.com, Kamis, 2 April 2020.

Akhyar menuturkan total WBP di Lapas Bukit Semut yang sudah mendapatkan SK dan tinggal menunggu menjalani asimiliasi adalah sebanyak 152 orang.

“Dengan telah bebasnya 26 orang, berarti tinggal 126 lagi yang menunggu asimiliasi. Sesuai dengan SK masing-masing ada yang menjalani asimiliasi pada April, Mei dan Juni. SK sudah ada tinggal menunggu waktu PB itu tapi dirumahkan,” ujar dia.

Meski menjalani asimiliasi di rumah, kata Akhyar, WBP tetap dalam pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) masing-masing wilayah. Saat ini ada 2 WBP yang merupakan penduduk luar Bangka (Palembang) yang mendapatkan PB namun dirumahkan sementara di bengkel kerja Lapas.

“Dua orang ini belum bisa kembali karena transportasi penerbangan tidak bisa. Sementara mereka dirumahkan di bengkel kerja Lapas sampai nanti kalau suasana sudah bagus dan transportasi sudah ada dipersilahkan kembali ke rumah masing-masing. Intinya dirumahkan itu mereka tidak boleh ke mana-mana,” ujar dia.

Menurut Akhyar, kementerian memberikan solusi seperti tersebut dengan maksud WBP memenuhi syarat dirumahkan tidak boleh ke mana-mana untuk pencegahan penyebaran virus Corona.

“Jika ketentuan PB itu dilanggar, pasti bisa kita tarik kembali. Aturan penarikan sudah jelas kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melakukan kegiatan di luar yang sudah ditentukan,” ujar dia.

Akhyar menambahkan pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 juta untuk pelaksanaan program tersebut. Namun anggaran tersebut bukan anggaran langsung kementerian melainkan anggaran dari pos kegiatan yang dialihkan.

“Itu juga anggaran untuk pemberian bantuan kesehatan seperti vitamin dan pembelian alat-alat. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir WBK kembali ke rumahnya membawa virus karena di lapas sendiri kita sudah melakukan sterilisasi dan meniadakan kunjungan. Artinya siapa saja yang di luar, masuk ke dalam tidak perkenankan. Sekarang jaksa, polisi tidak mengambil tahanan. Begitu saja dengan hakim melakukan sidang online melalui video call,” ujar dia.

Penulis : Servio M | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button