NEWS

Gubernur Hapuskan Denda Pajak Kendaraan yang Jatuh Tempo 23 Maret – 29 Mei 2020

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman memutuskan akan menghapus sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Langkah tersebut diambil untuk meringankan masyarakat di Bangka Belitung di tengah situasi tersebarnya virus Corona (Covid-19).

“Penghapusan sanksi administratif hanya untuk PKB dan BBNKB yang jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020,” ujar Erzaldi kepada Lensabangkabelitung.com, Rabu, 1 April 2020.

Penghapusan sanksi administratif tersebut, kata Erzaldi, nanti akan dilakukan secara serentak di seluruh Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). Namun untuk kendaraan bermotor yang akan dihapus sanksi administratifnya tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Masyarakat wajib mendaftarkan kendaraannya ke pihak kepolisian dan melampirkan KTP asli atau identitas diri yang masih berlaku sesuai dengan surat ketetapan pajak daerah,” ujar dia.

Erzaldi menuturkan kepala perangkat daerah yang melaksanakan keputusan tersebut diminta untuk melakukan evaluasi dan melaporkan hasil penghapusan sanksi administratif tersebut secara periodik kepada Gubernur.

“Nanti akan dibuatkan pergub untuk ketentuan dan pelaksanaannya. Saat pergubnya mulai berlaku, yang belum melakukan pembayaran makan sanksi administratif akan dihapus. Sedangkan yang telah melakukan pembayaran sanksi administratif tetap dikenakan,” ujar dia.

Erzaldi menambahkan dengan penghapusan sanksi administratif PKB dan BBNKB tersebut diharapkan mampu meringankan beban perekonomian masyarakat.

“Apalagi saat ini penetapan status keadaan tertentu darurat penanganan Corona dan guna menstimulasi serta meringankan beban masyarakat, maka saya menilai perlu dilakukan penghapusan sanksi administratif PKB dan BBNKB,” ujar dia.

Penulis: Servio M | Editor: DonnyFahrum

Related Articles

One Comment

  1. Bgmn kebijakan tentang undang2 no 11/POJK.3/2020 DAN KEBIJAKAN PRESIDEN tentang penundaan cicilan bagi UKM.taxi.ojol dan nelayan

Leave a Reply

Back to top button