NEWS

Bisakah Dana Hibah Pilkada Babar 2020 Direalokasikan ke Penanganan Covid-19??

Lensabangkabelitung.com, Muntok– Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dua hari lalu, baru menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk kegiatan pengamanan Pilkada di Bangka Barat yang berkisar sekitar Rp 3,56 miliar. Hanya saja pada saat itu, melalui sambutannya Bupati Markus mengatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah Pilkada Bangka Barat tahun 2020 nanti bisa dilaksanakan tepat pada waktunya atau tidak.

“Pilkada ini, kita belum tahu, apakah akan tetap dilaksanakan di September 2020 ini atau akan dimundurkan, melihat berita online, kemungkinan besar pilkada ini akan dimundur, mungkin mundurnya satu tahun, saya tidak tahu, apakah pemerintah akan mengeluarkan perpu, itu kita menunggu kebijakan dari pusat” jelas Markus pada sambutannya di ruang OR 1, Senin, 30 Maret 2020.

Selang beberapa hari setelah acara penandatanganan NPHD tersebut, apa yang menjadi pertanyaan Markus terkait Pilkada Bangka Barat tahun 2020 terjawab sudah.

Melalui penjelasan Ketua KPU Bangka Barat Pardi pada hari ini, Rabu, 1 April 2020, mengatakan bahwa pihak KPU akan menghentikan semua tahapan Pilkada, bahkan pihaknya masih menunggu Perpu untuk segera mengembalikan sisa dana hibah yang sudah digunakan dari hasil pencairan tahap pertama senilai Rp 6 miliar.

“Bisa saja (dana hibah pilkada) direlokasikan, kalau sudah dipulangkan ke Pemda, kewenangan ya Pemerintah Daerah kan, menggunakan anggaran itu untuk kepentingan penanggulangan Bencana atau kegiatan lainnya,” pungkas Pardi kepada Lensabangkabelitung.com ketika dijumpai di kantornya.

Secara terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangka Barat Abimanyu dengan jelas menjawab bahwa melakukan realokasi dana hibah Pilkada untuk penanggulangan pandemi Covid-19 bisa saja dilakukan sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri. Hanya saja, hal itu belum bisa dilakukan karena belum ada surat resmi dari Kemendagri, dan itu baru sebatas rencana.

“Saya di grup Kementerian Dalam Negeri itu baru rencananya kementerian akan membuat arahan, mudah-mudahan hari ini ditandatangani, jadi terkait dana-dana hibah pilkada itu mungkin bisa direalokasi dulu (ke penanganan Covid-19), tapi belum ada surat resminya, kami masih menunggu itu,” jelas Abimanyu.

“Kalau (dana hibah) yang dipulangkan mungkin dak (bisa), tapi buat yang belum tersalurkan (mungkin bisa),” tambahnya.

Penulis: Sepri | Editor: Donny Fahrum

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button