Cheap MLB Jerseys PayPal
Mulkan ; Pemecatan PTDH 11 ASN Pemkab Bangka Sudah Sesuai Prosedur | Lensa Bangka Belitung
NEWS

Mulkan ; Pemecatan PTDH 11 ASN Pemkab Bangka Sudah Sesuai Prosedur

Lensabangkabelitung.com, Sungailiat – Terkait adanya aduan pemecatan 11 pegawai aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Bangka, ke Komisi I DPRD Bangka, Senin (8/7/2019) kemarin langsung direspon Bupati Bangka Mulkan.

Mulkan menegaskan bahwa keputusan PTDH terhadap 11 ASN tersebut sudah berjalan dengan sebenar-benarnya, serta sudah berdasarkan keputusan Bersama Mendagri, Menteri PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dijatuhkan hukuman berdasarkan putusan Pengadilan dan sanksi pemberhentian.

Menurutnya hal tersebut juga berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan tidak sembarangan.

Dirinya juga mempersilahkan ASN bersangkutan untuk mengambil jalur hukum yang lebih tinggi dalam hal tersebut. 

“Kita tidak mengada ada. Kami berpijak pada aturan hukum. Bupati sifatnya merespon dari rujukan dan dari turunan aturan,”jelasnya.

Menurutnya pemecatan ASN juga bukan hanya terjadi di Kabupaten Bangka, melainkan dilakukan se-Indonesia bagi PNS yang terkena kasus korupsi akan di PTDH. 

“Silahkan mereka menempuh jalur hukum lebih tinggi ke MK (Mahkamah Konstitusi) ke PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara). Itu kan hak mereka. Kita beri ruang kepada mereka menuntut hak mereka kami hanya merujuk dari BKN,” tegasnya.

Mulkan juga menekankan mengenai adanya perdebatan yang mempermasalahkan aturan undang undang yang tidak boleh berlaku surut, dinyatakannya, Bupati hanya meneruskan perintah Pemerintah Pusat. 

“Bukan berlaku surut,itu perintah Pemerintah pusat. Silahkan mereka sampaikan ke jalur hukum. Nanti kan ada uji materi, yang bisa memutuskan perkaranya di lembaga peradilan,” jelasnya. 

Sebelumnya Mulkan selaku Bupati Bangka telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemecatan secara tidak hormat pada tanggal 13 Mei 2019 terhadap 11 ASN yang terlibat korupsi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemecatan tersebut dianggap telah sesuai dengan surat keputusan bersama tiga menteri tentang seluruh ASN yang terlibat dan mendapatkan kekuatan hukum tetap terkait dengan korupsi. 

Sesuai dengan SK tersebut paling lama 30 April 2019 harus menerbitkan SK Pemecatan.

Pemecatan yang dilakukan oleh Bupati tersebut menimbulkan polemik baru, karena pihak kuasa keluarga 11 ASN mengadu ke DPRD Kabupaten Bangka.

Sementara itu Anggota DPRD Bangka, Magrizan menyatakan bahwa pengelolaan administrasi pemerintahan tidak dapat dilakukan secara amatiran dan harus sesuai dengan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kami selaku perwakilan rakyat Kabupaten Bangka sangat konsen dengan permasalahan permasalahan yang ada apalagi terkait dengan perlindungan hal warga masyarakat.

Pemda Bangka jangan sembarangan mengeluarkan kebijakan publik sebelum dilakukan kajian yang mendalam apakah kebijakan yang akan diambil telah sesuai dengan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

“Jangan sampai Pemda asal membuat kebijakan dan apabila dianggap salah silahkan gugat ke PTUN, ini menurut magrizan tindakan amatiran dalam tata kelola system pemerintahan yang baik,” ungkap Magrizan.

Penulis : Vera

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply


Back to top button