NEWS

Sapu Bersih Suara di 7 Kabupaten/Kota, Jokowi Menang Telak di Bangka Belitung

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin menang telak dengan meraih suara terbanyak dalam Pemilihan Presiden 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari 7 Kabupaten dan 1 kotamadya di Bangka Belitung, semuanya telak dimenangi oleh pasangan Jokowi-Ma’ruf.

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 meraih 495.729 suara. Sedangkan pasangan calon presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 meraih 288.235 suara. Untuk suara sah berjumlah 783.964 suara dan suara tidak sah 22.927 suara. Jadi total suara sah dan tidak sah untuk pemilihan Presiden mencapai 806.891 suara,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Belitung Davitri kepada wartawan, Rabu, 8 Mei 2019.

Davitri mengatakan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak ditandatangani oleh saksi nomor urut 02. Sedangkan saksi pasangan nomor urut 01 ditandatangani oleh saksi yang mendapat mandat.

“Pada prinsipnya terkait pleno mereka saksi 02 bisa menerima. Tapi kata mereka, ada instruksi dari pusat agar tidak menandatangani berita acara hasil pleno Pilpres di daerah,” ujar dia.

Davitri menuturkan sebelumnya saksi 02 keberatan karena adanya temuan ketidaksesuaian data terkait jumlah pemilih disabilitas yang tidak sesuai penulisannya di tingkat KPPS dan KPU kabupaten/kota.

“Soal itu sudah kita jelaskan. Dari hasil penelusuran di kecamatan sebelum pleno, memang ada ketidaksesuaian data di kecamatan dengan di Kabupaten/Kota. Tapi sudah kita minta KPU kabupaten/kita lakukan pembetulan. Yang dilakukan pembetulan itu hanya data pemilih disabilitas, bukan jumlah pengguna hak pilih karena itu bisa mempengaruhi suara sah dan tidak sah,” ujar dia.

Davitri menambahkan pihaknya juga menerima keberatan dari saksi Partai Demokrat terkait Pemilihan Legislatif DPR RI. Hanya saja untuk keberatan saksi DPR RI Partai Demokrat, kata dia, seharusnya dilakukan ditingkat Kabupaten/Kota.

“Kita sudah jelaskan bahwa pembetulan terhadap data pemilih kenapa tidak dilakukan ditingkat Kabupaten/Kota. Untuk pembetulan adalah hasil pencermatan Bawaslu dan KPU Provinsi,” ujar dia.

Penulis : Vio

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button