NEWS

Pengamat Hukum : Tidak Hanya Direktur Smelter PMP, Kolektor Juga Bisa Dijerat UU Minerba

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Proses hukum perkara timah ilegal yang ditangani Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) terhadap perusahaan peleburan timah (Smelter) di Bangka Belitung, PT Panca Mega Persada (PMP), menuai sorotan. Hal tersebut buntut tidak diprosesnya Akiong, warga Jebus, Kabupaten Bangka Barat, kolektor timah ilegal yang menyuplai pasir timah ilegal ke PMP.

Geger timah ilegal PT PMP saat tim Intel Bareskrim yang menerima informasi rencana pengiriman 10 ton bijih timah ilegal dari kolektor timah Akiong, membuntuti truk dengan nomor polisi BN 8036 QN yang menuju PT PMP. Saat diamankan terdapat sembilan karung jumbo bijih timah. Turut disita juga bijih timah yang terdapat didalam smelter PMP dan 50 ton timah batangan murni PT PMP yang siap diekspor di gudang PT Tantra Karya Sejahtera. Kasus tersebut hanya menjerat Direktur PT PMP Siauw Sui Thin alias Asui sebagai tersangka.

Pengamat Hukum Universitas Bangka Belitung Dwi Haryadi mengatakan pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjelaskan setiap orang atau pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang melakukan pelanggaran bisa dijerat.

“Makna setiap orang itu artinya tidak harus pemegang IUP karena disitukan redaksinya alternatif. Kenapa pembuat Undang-undang memakai istilah setiap orang? Tujuannya untuk menjangkau orang-orang yang menampung, memanfaatkan dan seterusnya seperti kolektor yang memang terbukti menampung timah ilegal kemudian menjualnya ke pihak tertentu,” ujar Dwi kepada Lensabangkabelitung.com, Senin, 4 Maret 2019.

Dwi menuturkan pada prinsipnya penegakan hukum harus dari hulu ke hilir jika ditarik kebelakang. Penambang ilegal pun, kata dia, bisa dijerat dengan pasal 158 karena menambang tanpa izin.

“Sedangkan kolektor yang diduga menampung atau perusahaan yang membelinya sama-sama bisa dikenakan pidana pasal 161,” ujar dia.

Menurut Dwi, ada beberapa kasus yang menjerat kolektor yang diproses hingga pengadilan meski kasusnya berbeda dan memiliki karakter yang tidak sama.

“Apakah vonis sudah mengimplementasikan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009? Ini perlu melihat lagi data putusan di Pengadilan. Tapi jika membaca dari pemberitaan media memang terlihat masih dibawah sanksi maksimal yang diatur, misalnya untuk menambang tanpa izin penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 milyar,” ujar dia.
Undang-undang Minerba, kata Dwi, memang menganut pola maksimal khusus yang hanya mengatur sanksi maksimal tanpa menetapkan minimalnya.

“Artinya diserahkan kepada hakim untuk memutuskan berapa sanksinya karena setiap perkara itu berbeda pelaku, motif dan kerugiannya. Namun sebaliknya jika ada oknum pengusaha yang merugikan negara, merusak lingkungan, melakukan penyelundupan dan lain-lain kemudian dihukum ringan bisa dilihat dan dinilai oleh masyarakat apakah dirasa sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak,” ujar dia.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bangka Belitung Komisaris Besar Indra Krismayadi mengatakan hasil pemeriksaan dan penyelidikan dari Bareskrim untuk penetapan tersangka mengarah ke Asui.

“Penyidik dan Jaksa sudah sepakat tersangka kasus tersebut berinisial SST alias AS. Tersangka kita jerat dengan pasal 161 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan batu bara. Satu orang tersangka dan barang bukti sudah kita serahkan ke kejaksaan. Kalau tersangka lain belum. Ini sesuai dengan berkas perkara yang dilimpahkan,” ujar dia.

PMP adalah sayap bisnis Fongs Group, kelompok usaha yang dikendalikan Fahmi Babra, Presiden Direktur Polo Ralph Lauren Indonesia dan Fong Franky. Keduanya lebih dikenal sebagai pengusaha tekstil dan properti. Sebelumnya pada 2016 silam, smelter timah yang berafiliasi dengan Fongs Group, PT Belitung Industri Sejahtera, juga tersangkut kasus serupa PMP.

Penulis : Vio

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button