NEWS

BPOM Akan Periksa Jajanan Anak di 152 Sekolah di Babel

Lensabangkabelitung.com Pangkalpinang – Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pangkalpinang akan menerapkan standar Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dengan mengerahkan mobil operasional laboratorium keliling untuk melakukan pemeriksaan uji sampel makanan PJAS yang dijual di sekolah.

“Nanti kita akan uji apakah PJAS yang ada apakah mengandung bahan berbahaya seperti boraks, formalin, prodamin B atau jenis zat kimia berbahaya lainnya. Kalau ditemukan akan langsung intervensi dan memberikan edukasi kepada penjual,” ujar Kepala BPOM Pangkalpinang Hermanto kepada wartawan usai kegiatan Forum Advokasi Lintas Sektor PJAS di Hotel Santika Bangka, Selasa 26 Maret 2019.

Menurut Hermanto, melakukan intervensi terhadap PJAS di 152 sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Langkah ini dilakukan guna memastikan PJAS tersedia dengan jumlah cukup, aman, bermanfaat dan bergizi sehingga aman dikonsumsi.

“PJAS yang tersedia di kantin sekolah maupun di lingkungan sekitar sekolah diharapkan tidak membahayakan kesehatan anak agar produktivitas mereka dalam mengenyam pendidikan bisa berhasil dan berkontribusi bagi bangsa kedepannya,” ujar dia.

Hermanto menuturkan sejauh ini memang belum ditemukan adanya kerawanan terhadap PJAS di Bangka Belitung sehingga di daerah tersebut konsumsi PJAS masih dinyatakan layak.

“Yang perlu diperhatikan justru kualitas kesehatannya. Higiene sanitasi mulai pembuatan, penyajian dan dikonsumsi. Itu harus diperhatikan dalam keadaan sehat,” ujar dia.

Hermanto mengatakan BPOM perlu bekerja sama dan bersinergi dengan pihak lain untuk menyamakan persepsi agar program PJAS tersebut berhasil.

“Kita juga akan mensinergikan program PJAS dengan program dari lembaga terkait seperti program sekolah sehat, sekolah Adiwiyata dan sekolah ramah anak agar hasilnya bagus. Bahkan bisa juga diperlombakan kantin sehat seperti yang dilakukan pihak kabupaten dan kota yang melakukan sterilisasi terhadap kantin serta memberikan pembinaan,” ujar dia.

Hermanto menambahkan pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi ketersediaannya dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia mendapatkan pangan yang layak dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2018 yang mengatur tentang pangan.

“Para penyaji PJAS juga perlu diberikan bimbingan dan arahan agar pangan dapat diproduksi dengan baik,” ujar dia.

Penulis : Vio

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button