NEWS

Polda Babel Ancam Pidanakan Kolektor Sawit dan Perusahaan yang Lakukan Oligopsoni

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Bangka Belitung mengancam akan melakukan proses pidana kepada kolektor sawit dan perusahaan sawit yang melakukan praktek oligopsoni karena menyebabkan harga anjlok.

Praktek oligopsoni adalah perjanjian antar pelaku usaha untuk menguasai pembelian dan penerimaan barang agar dapat mengendalikan harga dengan menguasai pasar dalam industri sawit di Bangka Belitung.

Kapolda Bangka Belitung Brigadir Jenderal Istiono mengatakan temuan indikasi oligopsoni dalam industri sawit Bangka Belitung setelah pihaknya melakukan penyelidikan.

“Dalam alur dan mata rantai perdagangan Tandan Buah Segar (TBS), muncul kolektor sawit yang menampung dan membeli TBS petani. Kita menemukan indikasi adanya keterkaitan antara badan usaha dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Seharusnya tidak boleh ada kolektor dan kerjasama dengan perusahaan karena memunculkan oligopsoni,” ujar Istiono kepada wartawan, Rabu, 13 Februari 2019.

Istiono menuturkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah mengatur larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perusahaan yang melakukan monopoli, kata dia, bisa dikenakan pidana dan denda antara Rp 25 miliar sampai Rp 100 miliar.

“Sedangkan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan tanpa izin dikenakan denda Rp 10 miliar dan penjara paling lama 4 tahun. Saat ini kita himbau dulu menghentikan praktek tersebut. Jika masih juga akan dilakukan penegakan hukum,” ujar dia.

Menurut Istiono, ada tiga hal pokok yang menjadi permasalahan industri sawit di Bangka Belitung, yakni mata rantai pembelian TBS yang panjang dan dikuasai kolektor, pabrik kelapa sawit tidak bisa menampung TBS petani dengan alasan tempat penyimpanan CPO terbatas dan tidak adanya pabrik pemurnian hasil CPO sehingga CPO Bangka Belitung dijual dan dikirimkan ke Dumai.

“Kita menyarankan pemerintah daerah memutuskan mata rantai pembelian TBS kelapa sawit, yaitu kolektor karena membuat harga menjadi rendah di petani. Sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian nomor 1 tahun 2018, mata rantai pembelian TBS hanya tiga, yaitu petani, lembaga petani seperti BUMD atau koperasi dan terakhir perusahaan sawit,” ujar dia.

Istiono menambahkan pihaknya juga menyarankan pemerintah daerah mengundang investor untuk membangun pabrik kelapa sawit atau mencari pabrik kelapa sawit diluar Bangka Belitung untuk menerima TBS dari petani.

“Selain itu perlu diundang juga investor untuk membangun pabrik kelapa sawit yang mengolah pemurnian CPO,” ujar dia.

Penulis : vio

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
Close
Close