NEWS

DPRD Belitung Belajar Administrasi Aset ke Pemkab Bangka

Lensabangkabelitung.com, Sungailiat – Banyaknya aset peninggalan pemerintahan Sumsel yang belum terdata ditambah dengan penataan yang belum maksimal, membuat anggota dewan di Kabupaten Belitung mengunjungi Pemerintah Kabupaten Bangka, Rabu (23/1/2019) di Ruang Setda Bangka.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Belitung, Syamsudin, kunjungan kerja mereka ini untuk belajar administrasi penyusunan dan penataan aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

“Selama ini yang terjadi di Kabupaten Belitung, pengelolaan aset sering kali menjadi sengketa di antara masyarakat. Bahkan ada aset yang tadinya milik pemerintah berpindah tangan menjadi milik masyarakat entah darimana,”ungkap Syamsudin.

“Kami ingin belajar karena disini sudah WTP, karena bagaimanapun itu menjadi sebuah pencapaian dalam sebuah pemerintahan. Bagaimana menyikapi permasalahan tersebut,” tambahnya.

Selain itu, mereka juga ingin belajar mengelola berbagai potensi yang tadinya jadi aset menjadi lepas termasuk tanah atau lahan IUP yang masa berlakunya akan berakhir dan seharusnya kembali ke pemerintah daerah.

Sementara itu Dawami, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, menyampaikan bila pengelolaan aset daerah memang sangat penting. Di Pemkab Bangka sendiri, pengendalian dan pengadministrasian aset saat ini dilaporkan secara periodik.¬† Sedangkan untuk nilai aset ditafsir langsung oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN).” jelasnya.

Selanjutnya menurut Dawami, bila ada hibah dari masyarakat perorangan atau pengusaha. Aturan main yang diterapkan, setiap aset hibah dan pembelian  dirubah sertifikat menjadi aset Pemkab Bangka demikian pula aset yang belum tersertifikasi setiap tahunnya disertifikasi.

“Berbicara masalah aset ini panjang. Ada aset bergerak dan tidak bergerak. Semua aset pemkab harus diinventarisir OPD masing masing. Karena disetiap OPD ada petugas pendataan aset. Sejak bupati sebelumnya ditekankan menertibkan aset dari OPD masing masing, kemudian dilaporkan ke BPKAD,” jelas Dawami.

Setiap tahun dikatakan seluruh perangkat daerah melalui petugas pendataan yang terlatih diharuskan untuk mengajukan sertifikat hak milik aset, karena hal ini merupakan¬†salah satu komponen untuk mendapatkan WTP.” pungkasnya.

Penulis : Vera

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button