NEWS

Bangka Tengah Raih Predikat “BB” SAKIP 2018, dari Kemenpan RB

Lensabangkabelitung.com, Bandung – Kabupaten Bangka Tengah raih Predikat “BB” SAKIP 2018 bersama 11 pemerintah provinsi di wilayah Regional 1 meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepri, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Barat dan Banten yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam kegiatan penyerahkan laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) Tahun 2018 kepada 174 pemerintah kabupaten dan kota.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin langsung menyerahkan LHE SAKIP Tahun 2018 kepada pemerintah daerah di wilayah I, yang dihadiri Deputi Pelayanan Publik, Deputi Bidang SDM, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh), para Gubernur, Bupati dan Walikota, Sekda dan Kepala OPD bertempat di The Trans Luxury Hotel Bandung, Senin (28/01/2019).

Pada penyerahan LHE SAKIP tersebut Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memperoleh predikat nilai “BB”. Adapun kategori nilai itu adalah A (80-90), BB (70-80), B (60-70), CC (50-60), C (30-50) dan D (0-30). Dalam penyerahannya hanya satu pemerintah daerah yang berhasil meraih predikat “AA” yaitu Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya mendapatkan predikat “B”.

Disamping itu, terdapat 5 kabupaten/kota mendapat peedikat D, 97 kabupaten/kota mendapat predikat C, kemudian predikat CC sebanyak 162 kabupaten/kota, predikat B berjumlah 185 kabupaten/kota, predikat BB sebanyak 40 kabupaten/kota, dan 9 kabupaten/kota yang meraih predikat nilai A. Untuk predikat nilai “BB” di Provinsi Bangka Belitung, hanya Kabupaten Bangka Tengah yang mendapatkannya.

Dalam sambutannya, Menteri PAN-RB Syafruddin menegaskan bahwa keseriusan dan komitmen Bupati, Walikota dan Sekretaris Daerah sangat diperlukan untuk mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi. Kepala Daerah diharapkan memberikan perhatian untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi kepada hasil serta manfaatnya.

“Saya sarankan segera lakukan replikasi ke instansi pemerintah lain yang sudah lebih baik dalam penerapan SAKIP-nya,” ujarnya.

Ia mengapresiasi perolehan yang dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan predikat baik hingga sangat baik. Keberhasilan dalam implementasi SAKIP tersebut sangat berdampak pada efisiensi dalam penggunaan anggaran. SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata ternyata mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.

“Ini merupakan pertama kali dalam sejarah pelaksanaan akuntabilitas kinerja. Rata-rata nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pemerintah provinsi adalah sebesar 67,28, meningkat dari tahun sebelumnya 65,86 dan masih dalam kategori “B”. Dari hasil evaluasi pada tahun 2018, ini terhitung tingkat efisiensi didapat dari 25 provinsi dan 217 kabupaten/kota sebesar 65,1 Trilyun. Ini didapat dari kegiatan-kegiatan yang tidak menghasilkan dan tidak memiliki daya ungkit dalam pencapaian sasaran pembangunan,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Bangka Tengah Ibnu Saleh mengungkapkan birokrat harus merubah mindset dari mental menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan.

“Kita perlu bekerja secara terstruktur untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat menuju Bangka Tengah yang lebih baik dan sejahtera serta unggul,” ungkapnya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada jajarannya, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Staf Khusus, Kepala OPD dan Kepala Bagian yang telah bekerja keras selama dalam mendapatkan predikat nilai BB tersebut.

“Nilai BB ini tidak mudah untuk didapatkan, kedepannya kita harus lebih baik dan lebih meningkat kinerja kita dalam merencanakan kegiatan yang terintegrasi serta penggunaan anggaran,” tukasnya.

Penulis : Redaksi

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button