NEWS

Urusan Timah Legal atau Ilegal, Usut Sampai Proses RKAB!

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Ibaratnya banjir yang menggenangi kota. Penanganan tak cukup hanya di hilir. Bagian hulu, yang menjadi pangkal dari sumber asal air, mutlak ditangani, dibenahi. Agar banjir tak datang lagi.

Begitu pula, semrawut yang kini melanda tata niaga timah. Balok-balok timah
yang sejak beberapa waktu lalu tertahan karena diduga ilegal, tak boleh hanya stop di bagian hilir. Asal usul bijih timah sebelum bersalin rupa menjadi balok-balok timah batangan, harus juga ditelusuri.

Urusan mencari kejelasan asal usul bijih timah ini mengemuka, setelah Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri dan Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung turun tangan. Institusi kepolisian ini menindak PT Panca Mega Persada, karena eksportir timah ini diduga mengekspor timah batangan yang terindikasi berasal dari bahan baku ilegal.

Ekses dari penindakan itu, tak cuma mem-police line timah batangan siap ekspor, yang disimpan PT PMP di gudang penitipan milik PT Tantra Karya Sejahtera. Tapi, juga merembet ke smelter lainnya. Tim kepolisian memverifikasi faktual terhadap seluruh eksportir, sampai pada kegiatan pertambangan yang dilakukan pada IUP OP milik eksportir tersebut.

Ketika dimintai pendapat, Pengamat Pertimahan, Patris Lumumba sangat mengapresiasi tindakan dan langkah yang diambil jajaran Bareskrim Polri tersebut. Namun, Patris meminta tindakan lebih dari itu. Pendataan dan verifikasinya harus diusut dari hulu ke hilir. Menyentuh hingga awal persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB).

“Karena pada proses pengajuan RKAB-lah muara dari legal atau ilegalnya bahan baku bijih-bijih timah dapat diketahui,” kata Patris, Kamis, 13 Desember 2018.

Dengan kian kuatnya dugaan PT PMP menjual timah ilegal melalui hasil tindakan dan verifikasi Tim Bareskrim Mabes Polri dengan Dit Reskrimsus Polda Bangka Belitung yang berujung pada penyegelan gudang TKS, patut diduga merupakan gudang penyimpanan balok timah ilegal tersebut yang siap dijual melalui ICDX.

Patris meminta Tim Bareskrim Mabes Polri dan Dit Reskrimsus Polda Babel untuk segera menuntaskan tindakan pendataan dan verifikasi menyeluruh terhadap asal usul pasir timah atau bahan baku timah yang dihasilkan dari IUP yang sudah disahkan RKAB-nya.

“Apabila nanti ditemukan banyak kesalahan pada pengajuan dan persetujuan RKAB, bisa dikatakan selama ini kita (Babel -red) sudah menjual timah ilegal. Dan banyak pihak yang turut serta dalam praktik ini,” kata Patris.

Di sektor hilirisasi ekspor timah selama ini, sejak adanya perdagangan balok timah melalui bursa ICDX, menurut Patris tidak ada manfaatnya untuk masyarakat dan daerah Bangka Belitung. “ICDX juga patut diduga turut serta melegalisasikan pasir timah yang diduga ilegal selama ini,” ujarnya.

Sebagai tambahan informasi yang patut publik ketahui, menurut Patris setiap pelaku usaha pertambangan timah, harus memiliki laporan cadangan mineral yang terkandung dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) untuk membuktikan asal usul bahan baku timah. Dan ditegaskan dengan aturan yang tertuang dalam Permendag Nomor 53 Tahun 2018 tentang ketentuan ekspor timah Pasal 4 yang menekankan bahwa timah yang diekspor adalah mutlak harus berasal dari bijih timah dari IUP Operasi Produksi dan atau IUPK Operasi Produksi yang masuk dalam daftar IUP yang tercatat di Dirjen Minerba Kementerian ESDM.

//Red

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button