NEWS

Tidak Terbukti Lakukan Pelanggaran, Bawaslu Stop Kasus Caleg DPD Babel

Lensabangkabelitung.com, SUNGAILIAT – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka bersama kepolisian dan kejaksaan memutuskan bahwa indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu caleg DPD RI Alexander Fransiscus yang mengadakan pertemuan dengan beberapa kepala desa (kades) di Kabupaten Bangka beberapa waktu yang lalu, tidak memenuhi unsur pelanggaran.

“Memang kegiatan pelanggaran tersebut sudah pada tahap akhir dan diputuskan bersama kepolisan dan kejaksaan. Sampai pembahasan kami di sentra Gakkumdu dan itu tidak memenuhi unsur. Kita sudah hentikan prosesnya,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Corri Ihsan ditemui di Bawaslu Bangka, Rabu (24/10/2018).

Dalam prosesnya, lanjut dia, Bawaslu Bangka sudah meminta klarifikasi kades yang hadir dan kades yang tidak hadir juga dimintai klarifikasi termasuk calon DPD Alexander Fransiscus.

“Kita sudah buat kajian awal. Dari kepolisian sudah penyelidikan, kemudian berproses. Di Polres sudah ada pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Ada beberapa pasal disangkakan tidak memenuhi. Makanya untuk pidana pemilu tidak terpenuhi. Kita hentikan temuan pelanggaran itu,” ujarnya.

Corri menegaskan, dari Bawaslu Bangka asas kepastian awal yaitu dugaan pelanggaran yang coba diklarifikasi untuk menemukan informasi bahwa unsur kampanye tidak terpenuhi.

Pihaknya, kata dia tetap berdasarkan asas kepastian hukum, tidak menerka-nerka dan keputusan Gakkumdu adalah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan karena ini bukan hanya keputusan Bawaslu saja.

“Untuk unsur kampanye tidak terpenuhi karena tidak ada penyampaian visi misi, tidak membawa alat peraga tapi hanya memperkenalkan calon anggota DPD Babel. Kalau tidak memenuhi unsur walaupun masyarakat mengatakan itu kampanye, kami dalam memproses berdasarkan asas kepastian hukum. Kami coba tunjukkan dan jelaskan kepada masyarakat,” katanya.

Dia juga membantah jika dalam menangani indikasi pelanggaran ini pihaknya ada intimidasi dan ia menegaskan pihaknya tetap independen dan tetap memproses temuan sesuai aturan yang ada. Corri pun menghimbau kepada seluruh kades agar ini dijadikan pembelajaran agar berhati-hati di masa kampanye pemilu ini.

“Kami pastikan kami memegang prinsip independen. Mau siapa pun kita akan proses sesuai aturannya seperti apa. Kawan-kawan kades dan perangkat desa hati-hati di masa Pemilu, dikhawatirkan ada berbau kampanye melibatkan kades. Kami juga akan bicarakan ini ke bupati, pemda untuk menghimbau seluruh kades karena berwenang membina kades adalah bupati Bangka,” jelasnya.

Sementara itu, Irwandi Pasha selaku Kordiv Hukum, Penindakan dan Pelanggaran Sengketa sekaligus Koordinator Sentra Gakkumdu mengatakan, Bawaslu Kabupaten Bangka mengemukakan tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Bangka berdasarkan kajian pengawas pemilu dugaan pelanggaran pertemuan antara calon anggota DPD Dapil Kepulauan Babel atas nama Alexander Fransiskus dengan Kades Kabupaten Bangka pada tanggal 03 Oktober 2018 di Hotel ST 12 belum memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana dimaksud pada pasal 280 ayat 2 jo pasal 493 dan pasal 280 ayat 3 jo pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Untuk tanggapan dari Kepolisian Resort Bangka, Irwandi menuturkan, berdasarkan pada pasal 280 ayat 2 jo pasal 483 dan pasal 480 ayat 2 jo pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, belum terpenuhinya unsur berdasarkan alat bukti yang ada sehingga atas perkara tersebut belum bisa dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.

“Dari Kejaksaan Negeri Bangka berpendapat berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka dan penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Bangka bahwa unsur-unsur yang disangkakan yaitu pasal 260 ayat 2 jo pasal 493 dan pasal 280 ayat 3 jo pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 belum terpenuhi sehingga proses penanganan nya belum bisa dinaikkan ke tahap berikutnya,” jelasnya.

Irwandi mengatakan, kesimpulan dan rekomendasinya yaitu formulir temuan nomor 01/TMPL/Kec.Sungailiat/09.02/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dengan terlapor Alexander Fransiscus tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu pasal 280 ayat 2 jo pasal 493 dan pasal 280 ayat 3 jo pasal 293 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Rekomendasinya yaitu formulir temuan 01/TMPL/Kec.Sungailiat/09.02/X/2018  tanggal 03 Oktober 2018, dengan terlapor Alexander Fransiscus (calon anggota DPD Dapil Kepulauan Babel) dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilu,” ujarnya.

Penulis : Vera

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button