NEWS

Gelar Aksi Damai, Forkoda PP DOB: Bangka Utara Layak Jadi Kabupaten

Lensabangkabelitung.com, Sungailiat – Masyarakat Belinyu yang tergabung dalam Forum Koordinasi Daerah (Forkoda) Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (PP DOB) menggelar aksi damai di DPRD Kabupaten Bangka, Senin (8/10/2018). Kedatangan mereka untuk menyuarakan aspirasi terkait pembentukan Kabupaten Bangka Utara.

Perwakilan Forkoda PP DOB Joni dalam orasinya meminta anggota DPRD Kabupaten Bangka mendukung memperjuangkan pembentukan Kabupaten Bangka Utara. Menurutnya, Bangka Utara layak untuk menjadi kabupaten.

“Kita bergerak berdasarkan undang-undang. Berdasarkan ketetapan hukum yang berlaku di republik ini. Kita bukan makar, tapi kami ingin mekar. Kami rela berhujan-hujanan karena ini perjuangan. Kami yakin Allah meridhoi kami, karena kami tidak melakukan perbuatan yang merugikan karena orang-orang Forkoda orang yang ngerti hukum,” ungkap Joni.

Dia meminta dalam RPJMD Kabupaten Bangka ada program pemekaran untuk memenuhi syarat administratif pembentukan Bangka Utara.

“Hak masyarakat Bangka Utara kita menuntut kesetaraan dan keadilan. Tolong masukan dalam anggaran secara jelas untuk Kecamatan Belinyu. Kami butuh lima kecamatan butuh 25 desa. Bupati dan Wakil
Bupati Bangka dipilih masyarakat, minta balas budinya,” tegas Joni.

Ketua Forkoda PP DOB Heru Kalian menyampaikan bahwa perjuangan pembentukan Bangka Utara telah dilaksanakan sejak tahun 2009 silam.

“Kalo kita hitung hampir 20 tahun, perjuangan kita ini sudah sampai kepusat, sudah di SK-kan oleh DPD RI tahun 2016 kemarin, bersama-sama dengan 173 CDOB seluruh Indonesia dan Bangka Utara berada
urutan nomor sembilan,” katanya.

Dia menerangkan, pada 24 September lalu Forkoda bersama Forkonas telah melakukan aksi nasional di depan Istana Presiden.

“Kami menyadari di pusat masih terkendala moratorium, aksi yang kami lakukan segera mencabut moratorium tersebut. Seharusnya moratorium itu menyalahi aturan, seharusnya setelah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 disahkan,minimal dua tahun harus diterbitkan peraturan pemerintah,”ujarnya seraya mengatakan tahun 2016, seharusnya, menjadi moment untuk pencabutan moratorium tersebut.

Sementara itu Pj. Sekda Bangka Akhmad Mukhsin mengatakan pemerintah daerah sangat mendukung pemekaran Bangka Utara. “Ini sudah yang kedua kalinya disampaikan. Ini dibuktikan di dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Bangka, bahwa pemekaran dimasukan di rancangan awal ini, kaitannya ini wujud kesungguhan dari pemerintah daerah untuk mendukung pemekaran. Namun kaitan dengan pemekaran ini harus difasilitasi dengan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Harus bahu membahu memenuhi ini, ” terang Mukshin. 

Pemerintah, lanjut dia, juga harus memfasilitasi mempersiapkan bagaimana melakukan pemekaran pembentukan desa, pemekaran kelurahan dan melakukan pemekaran kecamatan, agar terpenuhi persyaratan untuk membentuk kabupaten.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bangka Parulian dan Wakil Ketua DPRD Bangka Rendra Basri serta anggota dewan Dapil Belinyu. Mereka menegaskan, pada dasarnya mendukung pemekaran Bangka Utara.

Penulis : Vera

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button