NEWS

Bawaslu Bangka Tindaklanjuti Dugaan Kades Terlibat Politik Praktis

Lensabangkabelitung.com, Sungailiat – Pertemuan calon anggota DPD RI Alexander Fransiscus dengan 29 kepala desa (kades) dalam rapat koordinasi para kades se-Kabupaten Bangka, Rabu (3/10/2018) lalu di Hotel ST 12 berbuntut panjang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangka hingga saat ini masih melakukan klarifikasi terhadap pihak- pihak terkait. Bawaslu Provinsi Bangka Belitung (Babel) pun turun langsung untuk melakukan pendampingan terkait masalah tersebut.

Ketua Bawaslu Provinsi Babel Edi Irawan mengatakan, mengenai permasalahan tersebut pihaknya hanya melakukan pendampingan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu Bangka. Hal ini dikatakan Edi didampingi Ketua Bawaslu Bangka Corri Ihsan usai mengadakan pertemuan dengan Bupati Bangka Mulkan di Kantor Bupati Bangka, Selasa (9/10/2018). 

“Jadi dalam hal ini kita tetap mengedepankan prinsip keadilan, prinsip kehati-hatian, yang perlu diperhatikan dalam hal ini terkait dengan aturan perundang-undangan, prinsipnya semua harus didasarkan aturan perundang-undangan,dalam tindakan ataupun klarifikasi yang dilakukan Bawaslu Bangka tetap mengedepankan prinsip keadilan, “jelasnya. 

Meskipun permasalahan ini belum sepenuhnya dibilang urgent, tetapi Bawaslu provinsi, kata dia, perlu turun karena masalah ini sangat penting.

“Ini bentuk upaya pencegahan, terkait apa yang dilakukan oleh perangkat desa terkait dengan pelaksanaan pemilu 2019. Karena undang-undang menyatakan bahwa kades dilarang, selaku pelaksana dalam kegiatan kampanye peserta Pemilu 2019, ada larangan disitu, jadi kades itu tidak boleh terlibat. Ini bentuk pencegahan diawal yang harus dilakukan kepada aparat desa untuk tidak pernah terlibat dalam kegiatan kegiatan kampanye pasangan calon legislatif maupun DPD, “terang Edi. 

Saat bertemu langsung dengan Bupati Bangka dikatakan Edi, pihaknya hanya ingin berkoordinasi, karena salah satu tugas bupati memberikan pembinaan. “Ini kan (Kades-red) bawahan bupati, artinya kita menginginkan bupati ada pembinaan terhadap para kades untuk tidak terlibat politik praktis, karena di undang-undang dilarang kades terlibat politik praktis, “jelasnya.

Pihaknya kata Edi, ingin menjaga kredibilitas dari demokrasi di Bangka. Mengawal demokrasi, kata dia, tidak hanya sebatas Bawaslu sebagai penanggung jawab dalam pelaksana pengawasan dalam kegiatan kepemiluan ,tetapi ada stakeholder lainnya yang membantu mengawal demokrasi. 

“Pemerintah daerah termasuk salah satu mempunyai tugas untuk mengawal demokrasi sebagaimana diharapkan masyarakat, proses pemilu jujur dan adil itu merupakan tanggung jawab kita bersama artinya semua stakeholder, baik Bawaslu, KPU, partai politik, DPD dan tim sukses ikut bertanggung jawab mengawal pamilu,”terangnya. 

Pemerintah daerah, lanjut dia, mempunyai tanggung jawab moral, baik kepada kepala desa dan ASN, untuk tidak ikut terlalu jauh ikut dalam politik praktis. 

Menciderai atau tidaknya proses demokrasi dalam permasalahan ini, Edi belum mau menyimpulkan karena masih dalam proses klarifikasi Bawaslu Kabupaten Bangka. Jika dalam prosesnya memang terbukti ada pelanggaran, Bawaslu kata dia, akan mengeluarkan putusan yang sifatnya teguran kepada calon DPD.

“Nanti, ketika sudah diputuskan oleh Bawaslu Bangka bahwa itu kegiatan mengarah pada kegiatan kampanye dan ada keterlibatan kades didalamnya baru bisa dikatakan salah dan mencederai proses demokrasi. Bisa saja sanksi administratif yang kita lempar kita serahkan kita rekomendasikan kepada pemerintah daerah terhadap kades ataupun bisa saja sanksi pidana terhadap kadesnya. Tetapi untuk mengarah kesana nanti ada prosesnya,” kata Edi. 

Dalam konteks ini, dia menambahkan terkait netralitas, profesionalitas dan prinsip keadilan dan kepastian hukum, Bawaslu sedang diuji.

“Ini yang akan kami tunjukkan ke masyarakat, apa yang kita lakukan ini dalan rangka mengawal proses ini yang harus kita kedepankan. Ini menunjukan kepada masyarakat bahwa kinerja Bawaslu sudah sesuai ketentuan dan sesuai peraturan perundang-undangan. Bawaslu sebagai penyelenggara menjadi pertaruhan, termasuk juga kepada lembaga pemerintah dalam rangka menjaga marwah masing-masing lembaga,” tandasnya.

Penulis : Vera

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button