Lensabangkabelitung.com, SUNGAILIAT – Bupati Bangka Mulkan menegaskan soal perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pantai Timur Sungailiat yang akan disetujui oleh pemerintah pusat. Hal ini katanya, berdasarkan hasil pertemuan dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Senin (5/11/2018).
“KEK Pariwisata kita sudah hampir final, tapi kita terkendala dengan terjadinya overlaping dengan kawasan IUP PT Timah, karena KEK pariwisata ini dimulai dari Pantai Rambak hingga Pantai Rebo,” kata Mulkan saat Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka tahun 2019-2023, Selasa (6/11/2018)
Menurut dia, bila PT Timah tidak bisa mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan yang bakal menjadi KEK pariwisata berarti ada ego sentral, sedangkan sektor pariwisata sebagai penentu nasib Kabupaten Bangka untuk ratusan tahun kedepan.
Sementara itu, diakuinya walaupun kegiatan penambangan di Bangka sudah berlangsung lama, Mulkan mempertanyakan apakah Kabupaten Bangka harus bertumpu kepada kegiatan penambangan selamanya. Untuk itu ia ingin meminta kesepakatan dengan masyarakat agar IUP yang ada di kawasan KEK dicabut.
“IUP yang ada di KEK Pariwsata kita hilangkan, suka atau tidak suka, di Pantai Teluk Uber kita punya infrastruktur, begitu pula di Tanjung Pesona, Pesona Bay juga aset Pemkab Bangka tidak mungkin kita biarkan rusak, kata Menko Perekonomian pilih salah satu.”Nek nambang ape nek pariwisata, ku pilih pariwisata,” ungkap Mulkan..
Mulkan dalam kesempatan itu mempersilakan Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Fery Insani yang hadir pada kesempatan itu menyampaikannya kepada gubernur bahwa masyarakat Kabupaten Bangka tidak menginginkan adanya kegiatan penambangan di KEK pariwisata.
“Silakan mereka menambang di kawasan lain tapi bukan di KEK kita, agar tidak ada lagi kegiatan yang overlaping antara pariwisata dan kegiatan penambangan, saya akan lawan itu,” tegasnya.
Mantan anggota dewan itu mengajak anggota DPRD Kabupaten Bangka untuk membuat panitia khusus (pansus) bila IUP masih ada di KEK pariwisata. “Saya akan hadapi itu kalau pemerintah provinsi tidak mendengarkan apa yang kami sampaikan ini,” tegasnya. “Bila masih ada IUP di KEK pariwisata saya akan lawan, siap menghadap ke presiden,” tambah Mulkan.
Penulis : Vera
