NEWS

Puluhan Nelayan Parit Pekir Pertanyakan CSR dari KIP

Lensabangkabelitung.com, Sungailiat – Puluhan perwakilan nelayan Parit Pekir dan Pelabuhan Sungailiat mempertanyakan dana CSR dari KIP untuk para nelayan yang belum direalisasikan oleh kepanitiaan penyalur kompensasi dan pembongkaran KIP kepada nelayan daerah ini.

Menurut Ketua Kelompok Nelayan Lingkungan Parit Pekir Sungailiat, H. Bujang saat pertemuan di kantor kecamatan Sungailiat Kamis (11/1/2018) mengatakan awalnya nelayan ‎setempat terus berulang ulang menanyakan kapan dana CSR KIP dibagikan kepada mereka. 

“Jadi para nelayan ini nanya itu terus sama saya sampai saya juga pusing. Karena tidak ada kejelasan, akhirnya dimediasikan kembali di kantor Camat,” katanya.

Menurutnya dana CSR untuk nelayan ini sebenarnya sudah terkumpul sebesar Rp 1 miliar lebih dan akan dibagikan oleh pengurus yang baru jika dana tersebut sudah genap Rp 2 miliar. Nelayan pun menuding kepengurusan dana CSR KIP ini tidak transparan dalam melaporkan keuangan kompensasi KIP itu.

“Seharusnya dana itu sudah dibagikan akhir tahun 2017. Namun hingga saat ini, dana kompensasi itu belum juga dibagikan sehingga terjadi permasalahan seperti ini,”katanya.

Sementara itu, Camat Sungailiat, Suhardi yang memimpin pertemuan berharap kepada seluruh nelayan yang menerima dana CSR tersebut untuk bersabar‎.

“Ni kok 4 bulan Lum dibagi, Dak sabar agik. Biase a setahun sekali dibagi, Dak de yang ribut. Jadi semuanya harap bersabar,”kata Suhardi.

Dikatakan Suhardi pihak kecamatan Sungailiat tidak membela kepada pihak mana pun,kecamatan hanya sekedar memediasikan nelayan dengan kepengurusan dana CSR KIP untuk para nelayan. “Jadi dana kompensasi itu akan dibagi sesuai dengan data yang ada,”katanya.

Sementara itu, ‎menurut Ketua peny‎alur kompensasi CRS KIP untuk para nelayan, Ratno Daeng Mapiwalli menjelaskan, keributan ini terjadi karena kepanitiaan yang lama yang sebelumnya bertugas mendata para nelayan ini kewenangannya diambil alih oleh lingkungan masing masing.

“Jadi mereka ini tahun tahun sebelumnya adalah pendata ditunjuk panitia yang lama untuk mendata nelayan tapi sekarang ini mereka tidak lagi sebagai pendata nelayan,”katanya.

Ratno menduga, karena tidak dilibatkan lagi, para pendata tersebut sepertinya kecewa. “Selain itu di kepanitian yang baru, aturan juga berubah dan kita membuat SOP dalam penyaluran kompensasi ini yang mana segala sesuatunya itu diatur dalam SOP,”katanya.

Semua sesuai SOP yang ada, dana itu tidak bisa disalurkan saat ini berdasarkan keinginan dari nelayan itu sendiri.

“Jadi begini, itukan dimulai sejak September 2017. Sesuai SOP yang ada, dana itu dibagikan 6 bulan yang disetujui 10 lingkungan‎. Jadi dana itu bisa disalurkan pada bulan Februari 2018,”katanya.

Selain itu, sesuai SOP yang ada, ada 10 lingkungan di daerah ini yang berhak menerima dana CSR KIP tersebut yakni nelayan 1,nelayan 2, nelayan Rambak,‎nelayan Matras, nelayan Kualo, nelayan Jalan Laut, nelayan Air Hanyut, nelayan Kampung Pasir, nelayan Parit Pekir.

“Di SOP kita mereka harus nelayan aktif dan nelayan yang memiliki identitas diri yang mendapatkan rekomendasi dari lingkungan dan RT. Jumlah nelayan dari 10 lingkungan tersebut yang menerima dana kompensasi CSR KIP‎, kami baru akan melakukan pendataan terhadap para nelayan yang berhak menerima dana kompensasi itu.

Sedangkan untuk legalitas kepanitian baru yang dipertanyakan nelayan di pertemuan tersebut, Ratno menegaskan legalitas mereka sangat jelas yang dibuktikan dengan adanya berita acara serta kemenangan 70 persen saat pemilihan hingga SK yang sudah diterbitkan. “Saya pikir, legalitas kita jelas,”katanya.

Ditambahkan dia, hingga saat ini, dana kompensasi CSR KIP untuk para nelayan 10 lingkungan tersebut hingga hari ini sudah terkumpul sebesar 1 miliar lebih,” ujarnya.

Penulis: Vera

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button