NEWS

Desakan Cabut HTI, Gubernur Erzaldi akan Bawa Ini ke Presiden Jokowi

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Pasca aksi damai ribuan masa dari 39 desa se Bangka Barat di Kantor Gubernur Babel pada Senin (22/01/2018) pagi, Gubernur Erzaldi minta petani segera menyusun surat rekomendasi.

Rekomendasi tersebut berisi mengenai penolakan dan pencabutan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) Nomor SK.336/Menhut-II/2013.

Melalui sambungan telepon, Gubernur Babel yang sedang berdinas di luar daerah mengatakan besok (Selasa, 23/01/2018), dirinya akan bertemu Presiden RI dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Sebab itu, Erzaldi menginginkan massa petani dapat menyusun rekomendasi untuk disampaikan dalam pertemuan tersebut.

“Susunlah surat rekomendasinya, setelah selesai kirim ke sini di Jakarta, kebetulan besok akan ada pertemuan dengan Presiden dan menteri bersangkutan, akan kita sampaikan,” ujarnya.

Agar tuntutan didengarkan pemerintah pusat, tambahnya, masyarakat dapat memanfaatkan lahan tersebut dengan program-program pemerintah, seperti Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) danĀ  lain-lain.

“Bersamaan dengan surat rekomendasi yang diajukan ke kementerian, proses di lapangan harus sudah dimulai seperti kegiatan TORA, HTR dan sebagainya, sehingga lapangan yang ingin dijadikan HTI itu semakin sempit dan ketika sempit menteri lebih leluasa untuk memutuskan,” pungkasnya.

Gubernur kembali menegaskan penolakannya terhadap HTI yang ada di Bangka Barat. Namun untuk mencabut izinnya bukan ranah pemerintah daerah

“Pencabutan izin HTI tersebut, harus melalui beberapa proses dan kami tidak punya wewenang untuk mencabut izin tersebut,” tegas mantan Bupati Bangka Tengah itu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Babel, Ratno Budi menyebutkan pihaknya bersama petani sudah menyusun draft rekomendasi untuk disampaikan ke Menteri LHK.

“Kita telah menyusun draft surat rekomendasi yang akan kita sampaikan ke menteri besok dan melalui Pak Gubernur, kita akan ikut mengawal prosesnya,” kata Ratno.

Dirinya berpendapat, melalui pertimbangan yang matang disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan, seharusnya dapat lebih memudahkan upaya pemerintah untuk mencabut izin PT BRS.

Penulis : Nasir

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button