NEWS

Ketua Pansus: Penerapan TJSL Cenderung Tak Terkoordinir

Lensabangkabelitung.com, Sungailiat – DPRD Kabupaten Bangka mengesahkan raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan saat digelarnya paripurna di Gedung DPRD Bangka, Rabu (27/12/2017)

Menurut Imelda, Ketua Pansus XII penerapan TJSL oleh perseroan selama ini masih dilaksanakan secara sukarela dan cenderung tidak terkoordinir.

Dengan segala kekayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka tentunya akan menarik perhatian para investor untuk berinvestasi dan secara tidak langsung dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain berinvestasi pada bisnis, menurutnya, investor memiliki tanggungjawab terhadap sosial dan lingkungan atau yang dikenal dengan Corporate Social Responbility (CSR).

“Seharusnya TJSL yang menjadi bagian dalam memajukan daerah dianggap hanya sebagai bagian dari beban dan tanggung jawab moral atau etika perusahaan semata dalam melaksanakan usahanya,” katanya.

Ditambahkannya, TJSL belum menjadi kewajiban dan komitmen yang sinergis dengan berbagai program Pemda. Dengan demikian pelaksanaan dana dan pengawasan TJSL tidak dilakukan dan kurang memberi manfaat yang signifikan bagi kemajuan daerah.

Perda tentang TJSL perseroan di Kabupaten Bangka diamanat dalan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dalam pasal 74 ayat 1 yakni perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya, bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan perseroan terbatas.

“Pentingnya Perda tersebut maka kami dari Pansus XII DPRD Kabupaten Bangka segera menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan dengan OPD terkait dan melakukan konsultasi guna mendapatkan referensi dan informasi sebagai bahan untuk pembahasan raperda TJSL,” jelasnya.

Imelda menjelaskan, hasil pembahasannya yaitu pertama sasaran raperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan adalah perseroan. Akan tetapi pada pasal pasal 3 tentang raperda pertanggungjawaban sosial dan lingkungan perseroan di Kabupaten Bangka bahwa selain perseroan yang wajib melaksanakan TJSL juga diwajibkan pada perusahaan lainnya yang yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam berdasarkan undang-undang.

“Kemudian setelah raperda TJSL disahkan diharapkan Bupati dan jajarannya segera membentuk tim fasilitator forum komunikasi TJSL sebagai pengelola TJSL di Kabupaten Bangka,” imbuhnya.

Bentuk TJSL yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangka oleh perseroan, meliputi program pembangunan kapasitas masyarakat dan atau program pemberdayaan masyarakat dan atau kemitraan dan atau amal berbentuk sumbangan dan atau berbentuk donasi sesuai dengan kesepakatan bersama yang tidak dimunculkan dalam APBD Kabupaten Bangka.

“Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL akan dikenakan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,” tutupnya.

Penulis : Vera

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button