NEWS

Hal Ini yang Diwanti-wanti KPK Saat Supervisi di Bangka

Lensabangkabelitung.com, Sungailiat – Kepala Satgas Wilayah 1 Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Tri Gamarefa menilai, di daerah masih kuat intervensi yang terjadi, dalam hal perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta alokasi bantuan sosial dan bantuan keuangan serta terjadinya gratifikasi.

Menurut dia, banyak penindakan oleh KPK terjadi dalam ranah perencanaan dan penganggaran. Banyak kepentingan seperti pemanfaatan dana bantuan sosial dan hibah tidak sesuai aturan.

“Apalagi saat pilkada, hibah bansos besar hal yang lumrah di daerah apalagi incumbent baru satu periode. Ada alokasi yang tidak fokus pada kepentingan publik,” ingat Tri saat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, Rabu (13/12/2017) di ruang OR Bina Praja Pemkab Bangka. 

Dari awal perencanaan sampai kegiatan pembangunan, bisa terjadi berbagai pergeseran. Menurut Tri jika pergeserannya wajar untuk kepentingan masyarakat tidak menjadi masalah,tetapi kalau karena adanya intervensi berbagai pihak itu yang jadi permasalahan.

Selain itu dari kegiatan pengadaan barang dan jasa rawan terjadinya mark up, nilai barang dan jasa tidak sesuai kesepakatan yang telah ditentukan dan tidak independen dalam penentuan pemenang.

Dia juga menyoroti Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa karena dana desa yang diluncurkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2017 dana desa yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 60 triliun dan tahun 2018 sebesar Rp 80 triliun bahkan informasinya ditambah menjadi Rp 120 triliun.

“Betapa besar dana yang ada di desa. Pembangunan sekarang dimulai dari pemerintah yang paling kecil. Perangkat desa kemampuannya terbatas jadi banyak yang tersandung kasus yang ditangani aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan,” jelasTri.

Diakuinya KPK tidak bisa langsung masuk menangani kasus tipikor dana desa karena kewenangannya menangani kasus penyalahgunaan dana, diatas Rp 1 miliar. Namun untuk kasus tipikor di Pamekasan, KPK bisa masuk karena terjadi penyalahgunaan yang seharusnya ditangani aparat penegak hukum.

“KPK masuk karena ada keterlibatan penyelenggara negara dan penegak hukum walaupun dananya kurang dari Rp 1 miliar. Apa yang dilakukan KPK sejak tahun 2016 tentang dana desa dengan melakukan koordinasi bersama kementerian desa, kementerian dalam negeri, kementerian keuangan dan penegak hukum polri,” jelas Tri.

Untuk itu dia minta Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa di daerah harus memberikan pembekalan kepala aparatur desa.

Tri berharap daerah dan penyelenggara negara di lingkungan Pemda untuk bersama-sama berupaya meningkatkan komitmen antikorupsi sehingga tata kelola pemerintah bisa berjalan dengan bersih, transparan dan akuntabel.

Penulis : Vera

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button