NEWS

Cegah Tipikor, KPK Turun Langsung ke Daerah

Lensabangkabelitung.com, Sungailiat – Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjun langsung untuk melakukan pendampingan tata kelola pemerintah ke daerah-daerah.

Ketua Satgas I Deputi Pencegahan Korupsi Tri Gamarefa mengatakan selama ini pihak KPK menggunakan Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Pembangunan (BPKP) maupun Ombudsman untuk melakukan pendampingan mengenai pencegahan tipikor ke daerah.

Pendampingan tata kelola pemerintah ini, kata dia, sudah dilakukan KPK sejak tahun 2012. Dari tahun 2012 hingga 2015 KPK lebih banyak menggunakan tangan BPKP. Pimpinan KPK memerintah langsung melakukan pendampingan.

“Mulai tahun 2016 kita pendampingan langsung kepada pemerintah daerah,” ungkap Tri pada kegiatan identifikasi tata kelola pemerintah kabupaten /kota, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, Rabu (13/12/2017) di ruang OR Bina Praja Pemkab Bangka. 

Menurutnya sesuai undang-undang tugas KPK tidak saja di bidang penindakan tetapi juga meliputi tugas koordinasi, supervisi, monitoring dan pencegahan tipikor dan media memberikan porsi yang lebih besar kepada bidang penindakan tipikor.

“Rekan-rekan media memberikan porsi besar dibidang penindakan sehingga bidang lain porsinya kurang dan gemanya kurang di masyarakat. Untuk itu dua minggu dari pertemuan ini pemda diminta menyusun rencana aksi dan setelah itu kepala daerah dan Ketua DPRD menandatangani butir-butir yang menjadi komitmen bersama dalam tata kelola pemerintahan,”katanya.

“Kita akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat apakah progresnya sesuai realitanya seperti yang tertulis,karena kami dipesankan oleh pimpinan tidak saja mendampingi Babel tetapi Papua, Sulawesi Tengah dan Jawa Timur,” imbuhnya.

Untuk pencegahan tipikor di daerah dilakukan secara bertahap, pertama di tiga provinsi yang kepala daerahnya tersandung kasus tipikor atau terdapat penindakan KPK yakni Sumatera Utara, Banten dan Riau. Kedua tiga provinsi yang punya dana otonomi khusus yakni Papua, Papua Barat dan Aceh. Ketiga provinsi Bengkulu dan NTT dimana fasilitas umumnya masih minim.

Pada kesempatan ini Plt Sekda Bangka Akhmad Mukhsin menyampaikan terima kasih atas kehadiran KPK ke Pemkab dan mengaku sangat antusias. Pihaknya, kata dia, perlu mendapatkan masukan-masukan dan arahan, berkaitan dengan pelaksanaan dalam rangka mencegah tindakan korupsi di Kabupaten Bangka.

“ini merupakan komitmen bersama bagaimana kita harus mengeliminir mempersempit ruang gerak terhadap kegiatan yang mengakibatkan kerugian negara. Dengan adanya kegiatan ini tentunya akan ada penambahan wawasan tentang tindak pidana korupsi,” kata Mukhsin. 

Penulis : Vera

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
Close
Close