LENSA TINSNEWS

Pemilik IUP Timah harus segera melakukan Reklamasi

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Pertambangan mineral logam timah, sebagaimana proses penambangan memang meninggalkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan menjadi makin tinggi, akibat penambangan ilegal yang sporadis dan dilakukan politik pembiayaran. Namun bukan berarti itu menjadi alasan, pemilik izin usaha pertambangan (IUP) justru melepaskan tanggungjawab.

Karena selain memiliki hak untuk mengeksploitasi, pemilik IUP memiliki kewajiban menjaga wilayah pertambangan yang menjadi aset produksi mereka. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Rustam Effendi mengingatkan hal itu, saat ditanya wartawan. “Saya tidak melihat harus rakyat yang menambang disalahkan, kerusakan lingkungan akibat penambangan tanggungjawab pemilik IUP,” sambungnya.

Ditemui di Kampus Inovasi Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel, Gubernur memang meminta agar pemilik IUP mineral logam timah melakukan reklamasi segera. Menurutnya, kondisi lahan Babel memang sudah kritis sehingga perlu keperdulian pemilik IUP dalam mengurangi kerusakan lingkungan. “Supaya mereka bisa menanam kembali di lahan – lahan terbuka akibat proses penambangan itu, walau pun secara izin mereka belum habis,” pintanya.

Gubernur memang hadir di Kampus Inovasi Badan Diklat Babel, melakukan penanam bibit dalam rangka menyambut peringatan Hari Ozon Internasional. Dimana PT Timah Tbk menyumbangkan 300 bibit, terdiri dari 100 Jambu Biji, 60 Jambu Air, 40 Rambutan, 70 Mangga dan 30 Durian. Memang Rustam pun mengatakan, alat kerja penambangan merupakan penyebab kerusakan lingkungan. “Selama IUP tersebut belum dilepas oleh pemiliknya memang masih jadi tanggungan mereka,” tambahnya.

Sementata Kepala Dinas Kehutanan Babel Nazalyus, belum lama ini kepada wartawan mengatakan. Kerusakan lingkungan di Babel bukan di kawasan hutan terlarang, akan tetapi di area penggunaan lain (APL) namun terjadi penambangan ilegal. Dominasi rusaknya APL bukan berarti tidak ada hutan konservatif, hutan lindung dan hutan produksi menjadi lokasi penambangan ilegal. “Banyaknya di itu memang di APL yang tidak direklamsei karenad ditambanh secara ilegal,” ungkapnya.

Terkait degradasi hutan, khususnya di kawasan APL karena didapati kegiatan penambangan ilegal. Menyebabkan tidak dapat menagih tanggungjawab reklamasi pasca tambangnya, Nazalyus memang saat itu menyarankan agar tim lintas sektoral menginventarisir, pembinaan dan penegakan hukum. “Ada tim yang diminta Menteri Koordinator Politik dan Hukum untuk membentuk dalam menginventaris sampai melakukan penegakan hukum terhadap penambagan ilegal,” paparnya.

Penulis : Farizandy

(alp)

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button