LENSA EKONOMILENSA NASIONAL

Nasionalisme Tinggi! Tidak Perlu Tax Amnesty

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Sumber pendapatan negara kita masih bergantung dari pajak, kesadaran dalam membayar pajak perlu dimiliki setiap warga sebagai simbol nasionalisme. Masyarakat seperti ini tidak memerlukan tax amnesty karena selain taat pajak, tidak berkenan bernegoisasi besaran pajak melainkan mencari tahu besar pajak mereka sendiri.

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Rustam Effendi ketika menghadiri acara Tax Gathering Amnesty Pajak, kemarin (2/8) di Ballroom Novotel menyinggung hal itu. Selain mengajak seluruh komponen masyarakat mendukung, pengampunan pengemplang pajak demi pendapatan negara yang defisit. “Karena tax amnesti merupakan sebuah instrumen (penghapusan pajak), kalau kita memiliki nasionalisme yang tinggi maka tidak perlu tax amnesti,” sindirnya.

Hadir dalam acara yang digelar Kantor Pratama Pangkalpinang ini, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) M Ismiransyah M Zain. Pria yang akrab disapa Rendi ini mengatakan pelaksanaan tax gathering merupakan, sosialisasi dari pelaksanaan undang – undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Penghapusan Pajak. “Perlu kita ketahui bahwa pinjaman negara kita hanya tiga persen, tapi dengan tax amnesti adalah pilihan yang brillian untuk meningkatkan keuangan negara,” jelasnya.

Ditambahkan Rendi, salah satu bentuk pendapatan pajak yang akan dipungut oleh negara adalah kekayaan dan aset pelaku usaha di luar negeri. Dia mengakui banyak pelaku usaha menyimpan uang dan aset mereka di negara lain, karena sengaja menghindari pajak. Dengan tema “Ungkap, Tebus, Lega” ini hadir juga Kapolda Babel Brigjen Yovianes M dan Kajati Babel Happy Hadiastuty selain pejabat KPP Pratama Bangka, KPP Pratama Pangkalpinang dan KPP Madya Palembang.

Keuntungan dari tax amnesti pajak, diantaranya penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi adminstrasi dan sanksi pidana perpajakan, tidak dilakukan pemeriksaan (pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan), penghentian proses pemeriksaan bukti permulaan atau penyelidikan, jaminan rahasia data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak apa pun, pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.

Penulis : Farizandy

(alp)

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button