LENSA TINSNEWS

Alat Kerja WPR Timah Harus Dirubah

Lensabangkabelitung.com, Pangkalpinang – Kalau ada pernyataan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Rustam Effendi, tidak berupaya merealisasikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) langsung dibantahnya. Menurutnya selain baru satu Kabupaten mengajukan, dia pun masih berupaya merubah syarat WPR. Karena saat ini, syarat WPR menurutnya tidak sesuai dengan tambang timah. Alat kerja dan harus di aliran sungai menjadi target, yang harus dirubah.

Kepada wartawan dia mengatakan, akan sangat tidak menguntungkan bagi penambang timah jika alat kerja dan lokasinya harus di aliran sungai. Selain tidak bisa beroperasi dengan baik dan bertentangan dengan undang – undang lain, tentu saja akan sia – sia. “Kalau dalam undang undang minerba itukan WPR harus di aliran Sungai itu bertentangan dengan undang – undang daerah aliran sungai. Alat kerja juga harus dirubah, karena kalau menggali timah tidak mungkin tanpa alat berat,” paparnya.

Rustam kepada wartawan usai acara silaturahmi dengan veteran dan Organisasi Kepemudaan Pemuda Panca Marga (PPM), kemarin (26/8) malam. Menjawab karena baru Kabupaten Bangka Barat (Babar) yang mengajukan, menjadi faktor lain. “Masing – masing Kabupaten mengajukan, jadi kita tunggu dulu yang lainnya. Karena yang mengajukan mereka, baru Bangka Barat yang mengajukan, Bangka Selatan baru mau mulai saya dengar,” katanya.

Sehingga jika memang, sembari menunggu proses penetapan WPR yang belum diajukan Kabupaten lainnya. Pola kemitraan merupakan solusi sementara bagi rakyat penambang, agar tidak melakukan penambangan ilegal. “Kita tetap mau lah, kalau ada yang mau sama – sama memperjuangkan perubahan aturan tadi, kalau sementara ini pola kemitraan dulu menjadi solusi,” tambah Rustam.

Apalagi lahan untuk diusulkan menjadi WPR sangat terbatas. Karena sebagian besar lahan potensial sudah merupakan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) perusahaan. Kemudian regulasi undang – undang nomor 4 tahun 2009 tentang minerba dan Peraturan Pemerintah 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan yang pasal 26 – 27 membahas tentang WPR menjadi kendala tersendiri. “Tapi kita gak boleh nyerah, bisa saja peraturan presiden keluar yang memang syarat WPR ini menjadi bisa buat penambang timah,” tutup Rustam.

Penulis : Farizandy

(alp)

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button