LENSA NASIONALLENSA TINSNEWS

Pemprov Tagih Royalti Perusahaan Tambang

Lensa Bangka Belitung, Pangkalpinang – Staf ahli Gubernur Bidang Pertambangan, Marwan menyebutkan pemerintah provinsi melalui dinas pertambangan dan energi Bangka Belitung (Babel) telah melayangkan surat peringatan kepada perusahaan pertambangan yang belum menyelesaikan pembayaran royalti kepada pemerintah provinsi.

“Melalui dinas pertambangan kita sudah surati mereka yang belum melaksanakan tanggungjawabnya untuk royalti. Surat ini sifatnya hanya untuk mengingatkan mereka,” ujar Marwan saat ditemui lensababel.com di Kantor Gubernur Babel pada Senin (7/3).

Marwan menyebutkan tidak diselesaikannya pembayaran royalti ini juga akan berdampak pada perusahaan apalagi ada beberapa perusahaan tidak mendapat rekomendasi untuk memperoleh setifikat Clean and Clear CNC dikarenakan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang salah satunya untuk membayar royalti.

Berdasarkan Permendag 44 Tahun 2014 menyebutkan perusahaan yang tidak mengantongi sertifikasi CNC maka tidak diperbolehkan untuk melakukan ekspor. Menurut Marwan ini tentu merugikan perusahaan, oleh karena ia menyebutkan pihaknya mengingatkan pengusaha pertambangan untuk melaksanakan proses penambangan hingga proses penjualan mengikuti peraturan yang berlaku.

“Pemerintah menyurati untuk segera melunasi royalti karena kalau tidak dilakukan mereka tidak bisa ekspor dan tidak mendapatkan PE (Persetujuan Ekspor) sehingga nnati mereka akan tutup dengan sendirinya kalau tidak mengikuti aturan pemerintah,” sebutnya.

Disinggung terkait perusahaan mana yang belum melunasi royalti dan berapa nominalnya, Marwan menyebutkan dirinya tidak mengetahui rinciannya. “Kalau itu langsung saja ke dinas pertambangan, saya tidak tahu detailnya,” sebutnya.

Terkait sanksi yang akan diterapkan pemerintah terhadap pelaku usaha yang tidak menggubris surat tersebut, Marwan mengatakan pihaknya akan terus melakukan pembinaan. Karena menurutnya pemerintah dan pengusaha adalah mitra untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu ia berharap para pelaku usaha dapat menerapkan good mining practice dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah ini tugasnya membina mereka supaya bisa menambang dengan baik dan pemerintah juga mendapat keuntungan royaltinya jadi kalau mereka bisa menambang dengan baik dan mereka peduli untuk menerapkan peraturan perundang-undangan ini kan menjadi sinergisitas yang baik,” pungkasnya.

Penulis : Krisyanidayati

(alp)

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button