LENSA NASIONALLENSA TINSNEWS

Pemerintah Harus Tegas Untuk WPR

Lensa Bangka Belitung, Pangkalpinang – Mantan Bupati Belitung Timur, Basuri Tjahja Purnama mengatakan pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk merealisasikan Wilayah Tambang Rakyat (WPR) di Bangka sebagaimana yang digandang-gadangakan Presiden RI dalam kunjungan pada Juni 2015 silam. Karena saat ini hanya di Beltim baru berjalan WPR.

Menurutnya masih beredarnya tambang-tambang ilegal dikarenakan belum disediakannya lokasi bagi masyarakat yang memiliki mata pencharian sebagai penambang. Ia menyebutkan pemerintah sebagai pemegang kendali harus bisa merealisasikan meskipun tambang tidak lagi diproritaskan sebagai sektor unggulan di Babel.

“Suka tidak suka pemerintah harus memegang kendali karena ini kan tugas pemerintah, dan rakyat itu tidak boleh tidak diatur bukan berarti kita tidak boleh ada pertambangan, tapi bagaimana kita mengatur pertambangan sehingga pertambangan yang menjadi sumber mata pencharian masyarakat itu betul-betul taat asas dan aturan,” katanya usai menghadiri pelantikan Bupati Terpilih pada Rabu (17/2) di Kantor Gubernur Babel.

Adik dari Basuki Tjahja Purnama (Ahok) ini menilai lahan eks kobatin dapat digunakan untuk WPR, agar masyarakat yang ingin menambang tidak melanggar aturan terus menerus. Karena menurutnya secara regulasi untuk menerbitkan WPR tidak sesulit itu apalagi sudah mendapat lampu hijau dari orang no 1 di Indonesia.

“Contohnya kobatin itu ada 30 Hektare jadikan aja itu tambang rakyat, sebenarnya sama saja secara administrasi sesudah Beltim kan pusat meresmikan WPR di Lombok di NTB artinya itu tidak ada masalah, yang masalah itu kita mau atau tidak,” sebutnya.

Basuri menyarankan lokasi pertambangan memang harus dilokalisir agar tidak bersinggungan dengan sektor lainnya. Ia mengingatkan lahan-lahan bekas pertambanganpun harus direklamasi sesuai peruntukkannya guna menjaga stabilitas lingkungan.

“Jadi seperti yang saya bilang daerah-daerah pertambangan harus dilokalisir, pemerintah harus menjadi penentu disitu, lalu lahan-lahan yang tidak bisa ditambang lagi harus segera kita akomodir untuk buka pertanian dan perkebunan eks tambang. inilah yang harus kita lakukan agar masyarakat tidak berebut dengan orang tambang karena lahannya masih bisa dimanfaatkan,” jelas Basuri.

Ia menyebutkan pertambangan merupakan sumber daya alam yang bersifat “short time” jadi pemerintah harus jeli untuk melihat peluang dan harus siap baik secara sarana maupun prasarana terhadap pascanya. Karena menurutnya kebijakan yang diambil harus tetap pro kepada masyarakat.

“Pertambangan itu sifatnya short time kalau kita hentikan mendadak itu ekonomi kita bahaya, short time ini lalu kita bentuk menengah dan longterm dan longterm ini yang harus kita siapkan misalnya kalau pemerintah mau mulai tinggalkan tambang siap tidak pariwisata, siap tidak untuk pertanian dan perkebunannya, ini yang harus sama-sama kita pikirkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat,” tandasnya.

Penulis : Krisyanidayati

(alp)

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button