LENSA NASIONALLENSA TINSNEWS

IKT Adukan SK Pemberhentian Sementara KIP ke ESDM

Lensa Bangka Belitung, Pangkalpinang – Belum dicabutnya SK Gubernur Bangka Belitung (Babel) membuat Ikantan Karyawan Timah (IKT) mengambil langkah audiensi ke kementrian ESDM pada Rabu Silam.

“Karna belum ada keputusan dari gubernur, kami audiensi ke kementrian ESDM rabu 27 januari 2016 sekitar jm 1 konten utama yang kita pertanyakan adalah perihal surat penghentian sementara KK KIP yang diterbitkan oleh Gubernur Babel,” ujarnya ketua IKT, Ali Samsuri  saat dihubungi lensababel.com pada senin (1/2).

Ali menyebutkan ada 10 poin dalam pertemuan yg dijamu oleh direktur pembinaan pengusahaan mineral Ir.Muhammad Hidayat dan Kepala Biro Hukum Heriyanto.

“Dari hasil pertemuan tersebut ada 10 poin yang disimpulkan, diantaranya ialah kementrian ESDM mengakui bahwa surat yg dikeluarkan gubernur sangat lemah dari sisi hukumnya karena gubernur telah melampui kewenangannya jika merujuk pada UU NO 4 Tahun 2009,” terangnya.

Ia juga menerangkan bahwa IUP PT Timah kewenangan suspensinya berada di pemerintah pusat. Ia menyebutkan jika harus dikeluarkannya suspensi tersebut maka pemda harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Kementrian ESDM mengakui bahwa tidak ada tahapan evaluasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pihak manapun sebelumnya dengan pemerintah pusat melalui kementrian ESDM.

“Ternyata surat yg dikeluarkan tersebut tidak ditembuskan ke kementrian ESDM”, ucapnya.

Polemik yang melibatkan potensi konflik sosial yg terjadi di Babel, kementrian ESDM menampatkan permasalah ini dalam katagori “Very Urgent”,” sebut ali.

Menurut Ali kementrian ESDM akan melakukan koordinasi denga stake holder di Babel terkait persoalan ini. Dan kementrian ESDM akan segera menurunkan tim untuk melakukan klarifikasi, evaluasi, dan pengawasan sebagai respon solutif terhadap persoalan tersebut.

Dalam audiensi tersebut IKT juga membahas terkait langkah penegakkan hukum, dan untuk itu ESDM menyatakan berkoordinasi dengan badan pemeliharaan keamanan (BAHARKAM) OBVITNAS POLRI

Ali menyebutkan pihaknya, meminta kementrian ESDM untuk menyurati kapolri terkait penegakkan aturan pertambangan.

” sesuai UU NO 4 tahun 2009 sebagai dukungan terhadap  kondusifitas daerah dan hal ini disambut oleh ESDM,” terang Ali

Ali menyebutkan kementrian ESDM mengapresiasi langkah mereka, dan meminta IKT untuk ikut berperan memantau masalah tersebut.

Ia menyebutkan pihaknya telah melakukan langkah konkrit. Dan mereka akan menghormati langkah” yang akan ditempuh ESDM sebagai representasi negara untuk menyelesaikan permasalahan ini.

“Dengan audiensi ini mendapatkan titik terang dimana kementrian sebagai pihak yg bertanggungjawab guna mendapatkan solusi yg positif,” tandasnya

Penulis : Krisyanidayati

(alp)

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button