LENSA NASIONALLENSA TINSNEWS

Teddy : Terkait Kisruh KIP, Gubernur harus mengkaji lebih dalam

Lensa Bangka Belitung, Pangkalpinang – Kekisruhan pertambangan yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung (Babel) tekait penolakan beroperasinya kapal isap produksi (KIP) di wilayah-wilayah tertentu oleh sekelompok masyarakat yang berujung pada keluarnya SK Gubernur untuk memberhentikan sementara KIP milik PT Timah.

Pengamat pertambangan, Tedy Marbinanda menilai langkah penghentian sementara KIP oleh pemda Babel kurang dilengkapi dengan kajian yang akademis mengingat PT Timah telah mengantongi legalitas untuk beroperasinya KIP di wilayah-wilayah tersebut.

“Saya pikir langkah yang diambi gubernur kurang dilengkapi kajian yang sudah semestinya dilakukan, apakah nanti amdalnya bahwa harus dianalisa kembali, apakah secara teknis, atau secara metodenya yang menjadi permasalahan. Apa nanti harus pakai kapal selam produksi gak pakai kapal isap,” ujarnya disaat dihubungi lensababel.com.

Ia menyebutkan pemerintah sebagai regulator seharusnya juga berperan aktif dalam menyikapi persoalan ini. Karena izin yang telah dikeluarkan tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia menegaskan keputusan yang diambil Gubernur seharusnya berdasarkan pada kajian-kajian yang sesuai dengan persoalan.

“Pemberhentian sementara itu kan harus ada kajian prakarasa amdal, dampak-dampaknya baik secara sosial¬† dan lingkungan. Nah peran pemda disini selaku intasnsi menertibkan izin ataupun sebagai regulator, stabilisator dia juga harus berperan aktif juga tidak bisa dalam hal ini hanya sebagai eksekutor mengizinkan kemudian menjadi pembiaran terhadap barang ini,” terangnya.

Ia menjelaskan penyebab kerusakan ini harus dianalisa apakah ini memang benar-benar akibat dari beroperasinya kapal isap atau ada faktor lain. “Pencarian terhadap akar permasalahan yang didalam harus dilakukan apakah ini memang terjadi semata-mata karena ada ulah beroperasinya kapal isap. Apakah benar daerah ini adalah area penangkapan nelayan sehingga nelayan yang menangkap ikan disini terganggu dan berdampak pada yang lainnya,” ujarnya.

Ia menerangkan lokasi pertambangan tersebut bukan wilayah utama¬† perkembangbiakkan terumbu karang. “Kalau tentang terumbu karang atau kerusakan laut sejauh mana berdampaknya, karena menurut saya perairan yang seperti itu bukanlah perairan yang sebagai wilayah utama tempat perkembangbiakkan terumbu karang. Perlu dikaji lumpur akibat penggalian ini sudah sampai mana? jangan sampai kondisi ini menciptakan suasana investasi yang tidak berkepastian ,” tambahnya.

Tedy juga menyarankan agar sebaiknya pemerintah dalam mengambil keputusan harus dibarengi dengan solusi dan langkah yang akan ditempuh. Langkah diambil harus berkepastian termasuk tolak ukur untuk memberhentikan dan menjalankan kembali.

“Ketika mengambil tindakan seharusnya dibarengi dengan solusi yakni upaya yang dilakukan untuk perairan. Mereka boleh melarang atau melakukan pemberhentian sementara kemudian langkah-langkahnya harus dipikirkan, limitnya ini seperti apakah bisa diperpanjang atau diberhentikan secara total,” sebutnya.

Menurutnya banyak hal yang harus dipertimbangkan termasuk kepastian investasi akibat dari pemberhentian sementara ini. Hal ini tidak hanya berdampak pada perusahaan saja tapi lingkungan sosial dan ekonomi juga yang mungkin saja berakibat pada inflasi.

“Kita juga harus memikirkan kepastian investasi satu hari saja barang itu dilaut itu berapa banyak bahan bakar yang dihabiskan untuk menghidupkan genset meski gak bekerja, kemudian upah tenaga kerja ingat disana ada tenaga kerja asing yang bekerja, pajak-pajak, retribusi, komponen biaya atau tidak ada kepastian investasi PT Timah kan punya target produski, saat terjadinya hambatan atau macet ketika terdapat dalam hal produksi unit produksi yang bisa memengaruhi aspek komponen lainnya,” tandasnya.

Penulis : Krisyanidayati

(alp)

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
Close
Close