LENSA TINSNEWS

Tahun 2015 Sektor Pertambangan sokong 166 Miliar

Lensa Bangka Belitung, Pangkalpinang – Kontribusi pajak dari sektor pertambangan di KPP Pratama Bangka, tahun 2015 cukup tinggi. Tercatat dari total pendapatan pajak tahun 2015 mencapai 758 Miliar, sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 166 Miliar. Penyokong pajak tertingi dari sektor pajak perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perwatan mobil dan sepeda motor mencapai 214 Miliar.

Kepala kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Bangka, Ramdanu Martis mengatakan sektor pertambangan dan penggalian menyokong 21,83 persen kontribusi pajak dari 21 sektor lainnya. “Dari data itu kontribusi pajak dari sektor pertambangan dan penggalian itu di peringkat kedua setelah sektor perdagangan,” ujarnya saat ditemui lensababel.com pada Senin (18/1) di ruang kerjanya.

Kendati tingginya kontribusi pajak sektor pertambangan, menurut Martis baru 50 persen pengusaha pertambangan yang proaktif dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. “Secara umum saya kira masih fifty-fifty untuk pengusaha tambang artinya yang menyadari banget pajak itu baru 50% dan yang belum ada 50%. Dengan cara yang akan kami terapkan kami akan menghimbau mereka untuk betul-betul menyadari kewajiban mereka,” terangnya.

Ia menjelaskan secara umum perusahaan tambang dibagi dalam 3 jenis, yang setiap jenisnya memiliki pajak yang berbeda-beda. KPP Pratama Bangka hingga saat ini terus menghimbau bagi pengusaha pertambangan untuk tidak mangkir pajak.

“Ada yang proaktif juga ada yang tidak dalam soal pajak ini, saat ini kita lihat ada 3 jenis perusahaan tambang yakni ada tambang yang besar seperti PT Timah, ada juga perusahaan tambang yang punya IUP dia langsung nambang sendiri IUP ini umumnya smelter, ada Timah Ilegal yang saya sendiri belum terlalu paham, ketiga ini ada perbedaan pajaknya,” terangnya.

Martis menambahkan pada tahun 2016 pihaknya akan memberikan sanksi yang tegas bagi penggemblang pajak dari berbagai sektor termasuk sektor pertambangan. Mengingat tahun pembinaan wajib pajak telah usai dan tahun 2016 merupakan tahun penegakan hukum.

“Tahun 2015 kita menerapkan tahun pembinaan wajib pajak, tahun 2016 adalah tahun penegakan hukum. kita lakukan himbauan yakni potensi pajak berdasarkan analisis potensi pajak yang kita ambil dari pihak perdagangan, BIN, Bank mereka wajib memberikan data yang kami minta guna mengetahui apakah ada yang mangkir pajak,” sebutnya.

Untuk mengawasi perpajakan dalam sektor pertambangan dan penggalian Martis menyebutkan pihaknya telah bersinergi dengan beberapa instansi agar negara tidak dirugikan oleh pihak-pihak penggemplang pajak. “Kami sudah lakukan sinegisitas untuk mengawasi pajak pertambangan yakni dengan ICDX, ada ESDM, ada dinas pertambangan, dan Surveyor mereka siap untuk memberikan data sehingga tidak ada tempat lari lagi bagi pengusaha tambang yang mangkir pajak,” tandasnya.

Penulis : Krisyanidayati

(alp)

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button