LENSA NASIONALLENSA TINSNEWS

IKT Tuding Keluarnya SK ada Kepentingan Politis

Lensa Bangka Belitung, Pangkalpinang – Ketua umum Ikatan Karyawan Timah (IKT PT), Ali Samsuri mengaku kecewa dengan hasil audiensi IKT dengan pemerintah daerah Bangka Belitung (Babel) yang berujung pada penolakan pencabutan SK Gubernur tentang pemberhentian sementara kegiatan operasional Kapal Isap Produksi milik PT Timah.

Ia juga menyesalkan keputusan Gubernur Babel, Rustam Efendi yang mengeluarkan SK tersebut yang dinilainya syarat dengan kepentingan asing dan politis. Menurutnya adanya SK ini mengancam kesejahteraan karyawan dan keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu pihaknya akan terus mendesak Gubernur untuk mencabut SK tersebut.

“Saya merasa kecewa dengan hasil pertemuan tadi, surat pemberhentian sementara itu dikeluarkan di 3 kawasan yakni terentang, tempilang, dan matras. Kalau alasannya tadi karena untuk mengkondusifkan suasana di tempilang itu kondusif kenapa harus ikut diberhentikan, kami merasa pengambilan keputusan itu sangat kental dengan politis, kami tidak ingin terlibat dengan unsur itu. Kami menginginkan ini dicabut karena kesejateraan karyawan dan keberlangsungan perusahaan terganggu.” ujarnya dalam press conference dengan wartawan di sekeretaritan IKT pada Kamis (21/1).

Samsuri menimpali salah satu pertimbangan Gubernur yang ingin memikirkan kepentingan masyarakat dengan tudingan adanya tekanan dari Walhi dan nelayan. Ia menyayangkan keputusan ini mengingat itu hanya kepentingan segelintir orang bukan melihat dampak dari pemberhentian sementara operasional KIP ini.

“Kami juga masyarakat Babel yang harus diperhatikan, jangan hanya mengakomidir segelintir orang. Kalau mendapat tekanan dari Walhi itu dibiayai asing itu hanya segelintir orang. Kalau mereka mengancam akan membakar kapal, silahkan, ada proses hukum yang akan dilalui jika itu terjadi, kami juga bisa membuat gaduh jika hal ini berlarut dan tak jelas,” tegasnya, dalam audiensi tersebut.

Samsuri menyangkan pemberhentian operasional KIP ini tanpa waktu yang jelas, dan tidak mengetahui tolak ukur suasana kondusif yang digaungkan orang no 1 di Babel itu sampai kapan. “Ini kan pemberhentian sementara yang kami tidak tahu kapan akan berakhir, yang jelas ini merugikan perusahaan dan tentunya merugikan negara, kami akan tetap mendesak gubernur untuk mencabut ini karena apa yang kami lakukan ini memperjuangkan hak orang banyak,” tegasnya.

Disinggung  soal kerugian dari tidak beroperasinya KIP pihaknya tidak menjelaskan dengan rinci namun menurutnya jika tidak beroperasi memungkinkan karyawan tidak mendapat upah, dan hal inilah yang akan mereka perjuangkan agar itu tidak terjadi.

“Kami dari IKT mitra strategis manajemen, dengan tidak berproduksinya KIP ini tentu memengaruhi secara keseluruhan bukan hanya. Produksi timah itu merupakan kor nya dan saling berkorelasi dengan yang lainnya, bukan masalah tiga tempatnya yang dilarang beroperasi tapi ini lost oportunity menjadi poin terbesar dan akan berdampak pada karyawan yang bisa-bisa ikut tidak digaji,” terangnya.

Wakil Ketua IKT, Yahya menyebutkan hingga saat ini pertimahan masih menjadi panglima ekonomi di Babel. Yahya menerangkan dengan adanya pemberhentian sementara ini juga merugikan pemerintah. Bahkan ia menyayangkan pemerintah yang tergesa-gesa mengeluarkan SK tersebut karena menurutnya pemerintah seharusnya memikirkan kepentingan bersama.

“Timah ini masih jadi panglima ekonomi di Babel, bukan hanya karyawan timah yang merasakan ini tapi semuanya komponen juga menikmati hasil timah ini yang disalurkan melalui pajak yang diwujudkan dengan pembangunan. Kalau diberhentikan ini juga mengurangi royalti ke pemerintah. Seharusnya pemerintah mengadakan pertemuan dulu jangan memutuskan kepentingan sepihak,” ujarnya.

Samsuri menambahkan pihaknya sudah menyiapkan langkah selanjutnya jika pemerintah tidak mencabut SK ini, bahkan pihaknya sudah siap akan mengawal pertemuan gubernur dengan stake holder senin mendatang dengan mengerahkan 3000 anggota IKT dari berbagai wilayah.

“Kalau tidak dicabut juga kami akan ngantor di kantor gubernur, senin kami akan kawal pertemuan itu dengan sekitar 3000 anggota, kami serius dalam memperjuangkan ini,” katanya.

Disinggung soal keterlibatan Petinggi PT Timah yang belum berkomentar terkait SK tersebut, Samsuri menyebutkan pihaknya memang belum berkomunikasi dengan direktur utama, Sukrisno namun sudah dengan direksi lainnya. “Kami sudah bahas ini dengan direksi SDM dan Operasional, tapi kalau pimpinan memang beliau karena beliau lebih sering ngantor di Jakarta,” tutupnya.

 

Penulis : Krisyanidayati

(alp)

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
Close
Close