LENSA NASIONALLENSA TINSNEWS

Gubernur : Tidak bisa cabut SK meski di Protes IKT

Lensa Bangka Belitung, Pangkalpinang – Gubernur Bangka Belitung, Rustam Efendi menegaskan dirinya tidak bisa mencabut Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan pada 18 Januari No 540/40/DPE tentang pemberhentian sementara operasional kapal keruk di Laut Kelabat, Laut Tempilang dan Laut Matras. Meskipun SK tersebut menuai protes dari Ikatan Karyawan Timah (IKT) karena dinilai mengancam kesejahteraan karyawan dan keberlangsungan perusahaan plat merah tersebut.

“Kami munculkan surat ini tak asal, tapi sudah melalui pertimbangan dan kajian, dan saya sudah membentuk tim kecil yang melakukan kunjungan ke wilayah tersebut, daripada ribut makanya saya keluarkan SK penghentian sementara ini,” tegasnya, saat mengahadiri audiensi dengan IKT di ruang rapat gubernur pada Kamis, (21/1).

Rustam menegaskan dirinya tidak serta merta dapat mencabut SK tersebut mengingat diterbitkannya SK ini untuk meminamalisir potensi konflik guna menciptakan suasana kondusif agar tidak terjadinya tindakan anarkisme yang dapat merugikan aset negara.

“Saya tidak ada niatan untuk menghentikan aktivitas timah tapi kami lakukan agar suasana kondusif dahulu. Kami memunculkan surat ini bukan karena tekanan manapun, surat ini kami keluarkan sambil menunggu perkembangan internal PT Timah. ,” ujarnya.

Menurut Rustam keputusan yang ditempuhnya ini tidak ditunggangi kepentingn politik, meskipun ia meyakini ada pihak-pihak yang memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan politik.

“suhu politik sudah mulai naik, ini bisa dimainkan orang untuk konsumsi politik, saya gak mau itu dimanfaatkan, makanya kebijakan ini untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Makanya gak mungkin saya cabut hari ini, kalau saya cabut artinya saya takut tekanan saudara, ini pure untuk kepentingan masyarakat, saya juga memikirkan nasib karyawan Timah saya juga memikirkan nasib masyarakat Babel keseluruhan, bukan segerintil orang atau lainnya,” bebernya.

Ia menambahkan dirinya telah menyampaikan persoalan ini ke Presiden dan wakil presiden untuk turun tangan dalam menyelesaikan persoalan agar tidak terus berlarut-larut.

“Kami menanggapi persoalan ini, saya sudah sampaikan ini ke presiden waktu rakornas dan tadi malam juga saya sampaikan ke pak JK agar segera mengumpulkan departemen-departemen yang bersangkutan, karena persoalan ini tidak sepenuhnya diberikan kepada pemerintah daerah tapi ada kewenangan pemerintah pusat. Kami di daerah ini bingung, kepala dilepas buntut dipegang, jadi susah kita bergerak,” terangnya.

Langkah selanjutnya untuk mengurai konflik pertambangan yang melibatkan masyarakat dan BUMN, Rustam meyakinkan pemerintah akan menjadi fasilitator dengan cara akan mengundang stake holder dan petinggi PT Timah untuk duduk bersama guna menyelesaikan kekisruhan pertambangan.

“Senin akan saya undang dirutnya, Walhi dan HSNI, unsur muspida, agar semua bisa bicara menyuarakan persoalan ini sehingga hasilnya nanti menjadi salah satu rekomendasi saya sebagai lampiran surat ke Presiden, kita kan sebagai fasilitator, gak ada kepentingan lainnya, ini untuk menjaga situasi kondusif,  karena kalau kondusif investasi akan masuk dan pengangguran berkurang,” tuturnya.

Ratno Budi, Direktur Eksekutif Walhi Babel menyatakan kesiapannya untuk hadir di pertemuan tersebut dan ia mengakui pihaknya sudah lama menantikan kesempatan ini untuk menyampaikan kepada PT Timah untuk memikirkan dampak lingkungan, pariwisata, dan mata pencharian masyarakat dengan beroperasinya KIP ini.

“Bagus, kami apresiasi keinginan gubernur. Tentunya kami akan hadir jika undangan ini sudah kami terima, ini merupakan wadah agar kami dapat menyampaikan persoalan KIP ini kepada para pimpinan terutama PT Timah kami ingin sampaikan tentang pertanggungjawaban lingkungan, dan masalah KIP ini,” ujarnya saat dihubungi lensababel.com via telpon.

 

Penulis : Krisyanidayati

(alp)

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button