LENSA TINSNEWS

Gubernur Desak Presiden Jembatani Persoalan KIP

Lensa Bangka Belitung, Pangkalpinang – Rustam Efendi mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk secepatnya untuk menjembatani kekisruhan pertambangan laut yang terjadi di Babel belakangan ini. Terutama terkait keberadaan Kapal Isap Produksi (KIP) yang telah menuai protes keras masyarakat nelayan, hingga muncul moratorium penolakan tambang laut.

“Saya sudah ketemu presiden dan menyampaikan permaslahan ini tidak akan tuntas kalau lembaga dan departemen tidak duduk bersama oleh karena itu saya minta presiden untuk melakukan pertemuan dengan kementrian lingkungan, pariwisata, DKP, kementrian BUMN dan ESDM untuk duduk bersama untuk membahas persoalan ini,” ujarnya saat ditemui Lensababel.com pada Rabu, (13/11).

Permintaan tersebut diutarakannya saat melakukan kunjungan kerja Selasa (12/1) kemarin di Istana Negara. Selain itu Ia juga meminta presiden untuk segera menjembatani persoalan tersebut agar tidak berlarut-larut karena menurutnya pemerintah daerah kesulitan mengakomodir dua kepentingan yang pro dan kontra.

“Maka dari itu saya meminta presiden untuk cepat menjembataninya agar duduk persoalannya semakin jelas. kalau pemerintah menekan pusat kan apa boleh buat tapi harus ada ketegasan yang pasti jangan sampai dipermainkan departemen DKP BUMN dan tata ruang,” ujarnya.

Ia mengakui hingga saat ini pihaknya belum mencabut izin usaha jasa pertambangan (IUJP) sebagaimana yang diinginkan  kelompok nelayan dan Walhi dalam aksi menolak tambang laut yang digelar pada akhir tahun lalu.

“Belum ada yang dicabut IUJP, sekali lagi kita harus sinkron dengan pusat karena IUP ini kan pusat yang punya kita kan tidak ada ketika SPK ini dikeluarkan kita tidak terlibat,” akunya.

Kendati demikian ia juga mengingatkan kepada pemilik KIP untuk mematuhi Surat Keputusan Bupati untuk tidak mengoperasikan KIP di kawasan yang berpotensi pariwisata. “Meski belum ada yang dicabut saya mengingatkan kepada pemilik KIP untuk mematuhi SK Bupati bahwa wilayah-wilayah tertentu itu tidak boleh diganggu karena merupakan kawasan wisata agar mereka menarik KIP. Kami menguatkan SK Bupati ini,” terangnya.

 

Penulis : Krisyanidayati

(alp)

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button