LENSA TINSNEWS

Zonasi Tambang Laut Belum 100%

Lensa Bangka Belitung, Pangkalpinang – Kepala Dinas Kelautan dan perikanan (Dkp) Babel, Sarjulianto menjelaskan zonasi pertambangan timah di laut belum terakomodir 100 persen. Menurutnya zona laut diperuntukkan untuk berbagai kepentingan lain yang saling berhubungan.

“Distamben sudah ada peta-peta kawasan pertambangan, tapi belum tentu bisa diakomidir 100 persen, akan dikaji lagi, ada overlap gak dengan kepentingan lain, misalnya setelah diplot tau-tau berbenturan dengan kepentingan lain, kawasan konservasi misalnya, ya gak bisa juga, yang pertambangan harus ngalah dan ditiadakan,” ujarnya saat ditemui pada Selasa (1/12).

Ia menyatakan Dkp akan mensinkronkan zonasi tambang dengan zonasi lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih mengingat banyaknya sektor lainnya yang harus diperhatikan.

“Kita akan duduk bersama mengenai zonasi ini, kepentingan ini harus diakomodir semua,tapi jangan overlap. Sebagai pemberi izin, Distamben nantinya akan tunduk dengan perda Zonasi laut ini tapi sementara ini data Distamben belum masuk ke kita,” jelasnya.

Sarju menambahkan terkait rencana zonasi laut ini pihaknya sedang dalam tahap mengumpulkan data-data teknis dari Kabupaten/kota untuk wilayah laut 0-4 mil, dan sejauh ini baru kabupaten Bateng yang memiliki perda zonasi laut.

“Kita sampai sekarang baru sebatas pengumpulan data kabupaten/kota, yang ada perda Bateng, sudah kita ambil dan evaluasi, tapi kalau nanti ternyata ada koordinat tumpang tindih akan diklarifikasi lagi, dari kabupaten lain masih mengumpulkan data, di bangka, basel sudah data-data teknis, untuk 0-4 mil, dan akan kita selesaikan di 2016 ini,” bebernya.

Ia menjelaskan Dkp hanya fokus pada persolan teknis saja, selanjutnya kan dikerjakan Bappeda untuk uji publik dan studi banding sudah menjadi tanggung jawab Bappeda. Namun secara teknis ia akan melibatkannya banyak pihak seperti Distamben, Badan Lingkungan Hidup Daerah untuk membahas teknis zonasi ini.

“Untuk proses lainnya akan dikerjakan Bappeda, baik untuk uji publik, harus studi banding, dan sebagainya menjadi ranah Bappeda untuk mengkoordinir, yang jelas nanti saya dan beberapa kepala dinas seperti distamen dan BLHD akan duduk bersama untuk membahas ini,” ujarnya.

Sarju menegaskan pertambangan laut tidak boleh dilakukan di daerah konservasi dan wilayah nelayan, ia tidak mengingkan tambang laut ini bersinggungan yang menimbulkan potensi konflik atau kerusakan lingkungan.

“Sudah dicari tempat potensi untuk nelayan, sudah ada masuk ke kita, daerah konservasi sudah punya, dan itu yang harus dijaga,disitu ada terumbu karang, ada daerah sebagai konservasi lainnya, ini yang tak boleh diganggu apalagi untuk ditambang,” tegasnya.

Penulis : Krisyanidayati

(alp)

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button