LENSA TINSNEWS

Revisi Aturan Guna Tertibkan Tambang Ilegal

Lensa Bangka Belitung, Pangkalpinang – Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel) Rustam Efendi, didampingi Sekda Syahrudin dan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya serta sejumlah SKPD menerima kunjungan kerja (Kunker) Komisi VII DPR-RI , Selasa (11/10) di Kantor Gubernur Prov Babel. Pada Kunker ini rombongan komisi VII dipimpin wakil ketua komisi VII Satya Widya Yudha.

Kedatangan rombongan Dewan ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam hal penataan tambang ilegal (ilegal mining) yang merugikan negara. Sekaligus sebagai bentuk monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya energi dan lingkungan di wilayah Babel.

“Timah merupakan komoditi yang strategis yang ada di Babel, oleh karena itu tujuan kunjungan kami ini adalah untuk memperhatikan persoalan ini termasuk sumber daya energi dan mineral lainnya seperti listrik dan lainnya,” ujar Wakil ketua komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha, Selasa (10/11).

Satya menegaskan pihaknya serius dalam menangani persoalan ilegal minning termasuk memperjelas aturan pertambangan yang dianggap berbenturan dengan kondisi pertambangan yang ada di Babel. Oleh karena itu pihaknya akan segera meneruskan hasil kunjungan ini ke pusat untuk dilakukan revisi terhadap aturan penambangan timah yang tidak bisa disamakan dengan batu bara.

“Pemerintah pusat segera turun tangan untuk meniadakan penambang-penambang ilegal disamping itu kita memberikan aturan yang jelas tentang pertambangan rakyat. Kami mendapat masukan dari Gubernur pagi ini terkait salah satu pasal dalam Undang-Undang Minerba yang menyatakan rakyat hanya boleh menambang dengan peralatan sederhana, realitasnya pasal tersebut malah tidak menjamin tingkat keselamatan rakyat yang menambang, ini menjadi masukan penting bagi kami sebagai salah satu cara untuk menata tambang rakyat dan revisi Undang-Undang Minerba untuk lebih baik,” jelasnya.

Menurutnya rakyat dapat menambang dengan legal apabila mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu pihaknya berniat untuk memberikan edukasi kepada rakyat bagaimana tambang ini menjadi legal dan bisa dibeli oleh BUMN maupun swasta secara legal. Ia menambahkan jika dari proses tata kelola sudah ilegal maka tidak menutup kemungkinan pada tata niagapun akan menjadi ilegal, dan hal inilah yang menyebabkan kerugian negara.

“Hasil tambang rakyat itu bisa legal, tapi harus ada 1 mekanisme yang mengatur untuk rakyat dapat menambang dengan legal dan rakyat pun harus mengerti bahwa negara ini memiliki aturan.Kami usahakan mereka dapat menambang secara legal dengan memberikan edukasi kepada rakyat dan rakyat harus melakukan proses secara legal agar BUMN bisa ambil dan Swasta juga bisa ambil sehingga tidak merugikan negara,” tandasnya.

Gubernur Babel, Rustam Efendi berharap kunjungan ini akan memberikan dampak positif bagi Babel terutama dalam bidang energi dan pertambangan agar persoalannya tidak berlarut-larut.

“Berharap untuk segera ditindaklanjuti kementrian masing-masing khususnya energi kita yang sudah luar biasa terutama listriknya, resep dokter saja sudah kalah untuk mengobati persoalan listrik ini, soal pertambangan juga agar bisa cepat terealisasi dan rakyat bisa menambang sesuai aturan,” harapnya.

Penulis : Krisyanidayati

(alp)

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button