LENSA NASIONALNEWS

Peralihan Kewenangan Tingkat Menengah Menggalaukan Penggiat Pendidikan

Lensa Bangka Belitung, Pangkalpinang – Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar dialog lembaga dan pemerintah daerah, pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah, Peralihan kewenangan pendiidkan menengah ke Pemerintah Provisi yang berlangsung pada Kamis (26/11) di Soll Marina.

Gelaran kegiatan tersebut bertujuan untuk menampung aspirasi seluruh penggiat pendidikan dari berbagai kalangan guna menerapkan UU No 23 tahun 2014 mengenai peralihan kewenangan pendidikan tingkat menengah dari Kabupaten/kota ke Provinsi.

“Tentunya dengan adanya UU NO 23 tahun 2014 ini adalah Undang-Undang ketiga yang mengatur tentang pemerintah daerah, kami berusaha menyampaikan kepada masyarakat karena memang ternyata ada perintah Undang-Undang yang mewajibkan pendidikan menengah untuk dipindahkan kewenangan dari kabupaten/kota ke Provinsi, tentunya amanah UU ini tidak bisa ditawar harus kita laksanakan meskipun masih menimbulkan kegalauan,” ujar kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud, Aris Soviyani.

Pelaksanaan Undang-Undang ini masih menimbulkan kegalauan bagi pelaku pendidikan mengingat belum jelasnya persoalan teknis dalam penerapan undang-udang tersebut. Namun pemerintah akan memberikan kebijakan yang tidak akan merugikan siapa pun.

“Marilah kita sama-sama melaksanakan Undang-Undang itu sendiri, kekhawatiran yang berkaitan dengan tenaga pendidik yang dirasakan masih ada kegalauan terutama yang berasal dari kabupaten kota kita tampung, kita tau tidak akan ada tenaga pendidik yang akan dirugikan dalam pengalihan ini, kalaupun ada masalah yang terkait honorer tadi pemerintah akan melihat secara fakta, pemeritah tidak akan mungkin mengeluarkan kebijakan yang mengorbankan anak didiknya,” jelas Aris.

Aris menjelaskan undang-undang nomor 23 tahun 2014 ini didasari ketimpangan pendidikan yang diterima tenaga pendidik maupun anak didik pada daerah yang mampu dengan yang kurang mampu disuatu provinsi. sehingga apa yang direncanakan untuk dunia pendidikan dapat terbantu dan tepat sasaran.

Tujuan utama pengalihan kewenangan ini untuk menyetarakan pendidikan menengah yang ada di kabupaten/kota agar kualitas pendidikannya setara tanpa mengurangi pendidikan yang sudah di sekolah yang sudah maju. “Justrunya selama ini ada ketimpangan antara daerah yang tidak mampu dan yang mampu, dengan diberikan kewenangan kepada provinsi maka ketimpangan ini akan dapat diatasi,” tandasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, Edison Taher menjelaskan pihaknya masih menunggu pelaksanaan UU No 23 Tahun 2014 yang lebih teknis, karena menurutnya tanpa ada penjelasan secara teknis akan menyebabkan kemunduran pendidikan di Pangkalpinang.

“Kami akan laksanakan sesuai Undang-Undang tapi kan sepanjang peraturan teknis itu belum ada walaupun dari kemendikbud sudah mengeluarkan percepatan, hal inilah selalu kami sampaikan jangan sampai nanti ada daerah itu yang berharap adanya pemindahan kewenangan ini malah memundurkan pendidikan,” terangnya.

Edison memaparkan pandangannya dan kekhawatirannya mengenai perubahan kewenangan ini, dia menyebutkan apakah kabupaten kota hanya mempunyai peran untuk mengurus tingkat pertama, dan mempertanyakan kontribusi dalam pendidikan tingkat menengah yang sudah mereka usahakan hingga saat ini.

“Pangkalpinang sudah wajib belajar 15 tahun, kami berharap sampai D3 dan kalau kewenangan itu dialihkan ke Provinsi apakah itu akan berlanjut apakah kami hanya mengurus dari SMP kebawah apakah kami tidak bisa berkontribusi sementara kita sudah berusaha untuk itu, ini akan menjadi stak dan justru malah akan menurunkan pendidikan karena pengalihan kewenangan ini,” tutupnya.

Penulis : Krisyanidayati

(alp)

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button