LENSA TINSNEWS

KPK ambil langkah penindakan pada Polemik Pertimahan

Lensa Bangka Belitung, Pangkalpinang – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) melalui wakilnya, Adnan Pandu menyatakan pihaknya memikirkan akan melakukan langkah-langkah berbau penindakan kepada pihak yang tidak menjalankan aturan dalam tata kelola dan tata niaga pertambangan di Bangka Belitung (Babel) .

Langkah tersebut dilakukan karena KPK kurang puas dengan hasil koordinasi dan supervisi yang dilakukannya bersama Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sudah berjalan selama dua tahun dikarenakan masih maraknya tambang ilegal yang berproduksi di wilayah Babel.

“selama dua tahun terakhir ini KPK telah melakukan riset di Babel mengenai pertambangan timah melalui koordinasi dan supervisi bersama ESDM yang harusnya menghasilkan perbaikan, namun dari hasil itu malah tidak signifikan sehingga ditingkatkan pada yang berbau penindakan,” ujarnya saat konferensi pers foru Pimpinan Mineral dan Batu Bara Indonesia II yang digelar di PT Timah Sabtu (7/11).

Adnan menambahkan pengusaha timah dan pemerintah daerah (pemda) Babel masih mencari celah untuk memanfaatkan aturan yang telah ditetapkan, untuk itu pihaknya siap untuk mengambil langkah penindakan agar hal ini akan .

Kita lagi pikirkan jika Pemda terindikasi melakukan pelanggaran terkait izin maka akan tetap diambil langkah penindakan. Pelaku usaha dan Pemda (Pemerintah Daerah-Red) masih sama-sama mencari celah, padahal sudah dijewer melalui koordinasi dan suvervisi,” tandasnya.

Pandu menilai untuk menyelesaikan problematika pertimahan di Babel harus menggandeng pihak terkait dikarenakan perbedaan wewenang yang dimiliki pihak-pihak tersebut berbeda. Hal itu dikarenakan persoalan pertimahan dari tata kelola hingga tata niaga pertimahan melibatkan banyak instansi seperti ESDM, Kemendagri, Keamanan, Perindustrian dan Perdagangan.

Adnan menghimbau kepada semua pihak yang terlibat dalam mengurus tata kelola hingga tata niaga pertimahan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan perundangan yang berlaku.

“Selain audit smelter, perlu pula dikakukan penegakan hukum agar setiap pihak yang berwenang melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku,” tandasnya.

Penulis : Krisyanidayati

(alp)

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button