LENSA KRIMINALNEWS

“Hate Speech” dilarang dalam Pilkada

Lensa Bangka Belitung, Pangkalpinang – Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengeluarkan Surat Edaran (SE) ujaran kebencian (hate speach) Nomor SE/6/x/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech) bertepatan dengan pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di beberapa provinsi di Indonesia.

Kepala divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jendral (Irjen) Pol Anton Charliyan menjelaskan surat edaran tersebut bukanlah hal yang baru, edaran bersifat mengingatkan anggota Polri dan masyarakat guna menciptakan demokrasi yang dewasa dalam pelaksanaan pilkada serentak mendatang.

“Ini kan bukan hal yang baru cuma kita ingatkan lagi karena sebentar lagi mau pilkada serentak kita tidak mau pikada serentak isinya saling maki dan saling caci. Kita ingin demokrasi kita ini yg dewasa yang tidak memicu pertikaian dari tim sukses kandidat, oleh karena itu harus bisa menunjukkan cara berkomunikasi dan berpolitik yang baik,” terangnya.

Ia menambahkan pihaknya ingin mengantisipasi persaingan politik yang merugikan pihak lain pada pesta demokrasi tersebut. Oleh karena itu ia berharap kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu-ragu lagi penyelidikan terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kita berkaca dri pilpres hampir terpecah 2 kubu itu bukan lagi kampanye tapi sudah saling memaki, kita tidak mengingkan lagi ini terjadi makanya kapolri membuat surat edaran anggota dilapangan itu lebih meningkatkan profesional menangangi masalh hate speech dan jangan ragu-ragu untuk menyelidiki ini. Hate Speach itu sudah menjadi agenda PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa-Red) yangg sudah masuk konvensi internasional tentang tata cara hak bersuara dan berpendpat,” jelasnya.

Dalam SE Kapolri tersebut dijelaskan sejumlah ujaran kebencian, antara lain yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong.

“Hate speach bukan sesuatu yg baru, itu aturan lama yg perlu diingatkan kembali bagi siapa yg melakukan penghinaan, penistaan, dan pemfitnahan menimbulkan kebencian, makanya diatur dlam KUHP n UU ttg ITE dan UU diskriminasi. Sudah banyak yang melanggar tpi kita punya standarisasi ada 7 seperti penghinaan, provokasi, pencemaran nama baik dan termsuk diskrimansi ras,” ujarnya.

Oleh karena itu pihaknya berharap kepada peserta pilkada dan tim suksesnya untuk hati-hati dalam berkampanye karena jika dilanggar akan dikenakan sanksi pidana. Pihaknya sangat berharap pilkada serentak bisa menciptakan budaya demokrasi yang dewasa dengan komunikasi politik yang etis dan santun.

“Negara kita Indonesia ini terkenal dengan kesantunannya, maka dari itu dalam hal politik juga kita harusnya santun dan etis dengan tidak mengeluarkan pendapat yang merugikan orang lain, cara komunikasi politik yang baik seharusnya kita kembangkan dengan bantuan edaran ini,” harapnya.

Dalm UU ITE pasal 27 (ayat 3) lanjut dia juga menyinggung soal penghinaandan pencemaran nama baik. Kalau pelaku menggunakan media sosial , pelaku terjeta UU ITE dengan ancman piana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Penulis : Krisyanidayati

(alp)

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button