LENSA TINSNEWS

3 Pokok Bahasan Solusi Polemik Pertimahan di Babel

Lensa Bangka Belitung, Pangkapinang – Forum Pemimpin Mineral dan Batu Bara Indonesia yang ke II yang dilaksanakan di Pangkalpinang Prov Bangka Belitung (Babel) membahas tiga hal utama problema pertimahan yang terjadi di provinsi pengekspor timah terbesar ke dua di dunia.

Forum koordinasi dengan pokok pembahasan Penataan perizinan dan sinergi pusat-daerah menuju konsolidasi industri pertambangan dilaksanakan di Pangkalpinang pada Jum’at dan Sabtu (6-7/11) yang melibatkan pemerintah provinsi Babel diwakili distamben Suranto Wibowo, Kapolda Babel Gatot Subyaktoro, kepala Biro dan Hukum Kementrian Dalam Negeri, Widodo Sigit, Dirjen Minerba, Bambang Gatot Wiryono dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Adnan Pandu. Hadirnya para petinggi negara guna memberikan persfektif yang berimbang dalam menyelesaikan problematika pertambangan.

Tiga hal utama yang dibahas dalam forum tersebut terkait pemetaan pertambangan tanpa izin (peti) di Babel dan langkah penanganannya dan pola kemitraan antara PT Timah dengan masyarakat penambang yang diwadahi oleh BUMD. Kedua membahas mengenai ihawal penataan perizinan, pembinaan dan pengawasan pertambangan timah melalui perangkat pemerintah. Terakhir membahas mengenai tumpang tindihnya penerbitan IUP untuk pemberian label Clean and Clear (CnC) sebagai syarat ekspor.

Dirjen Pertambangan, Bambang Gatot memaparkan hasil pembahasan terkait penataan penambangan rakyat dengan pola kemitraan ini agar panambang rakyat dapat menambang dengan aman dan terjaminnya aspek keselamatan dan lingkungan, serta standarisasi peralatan guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan hasil produksi yang lebih baik

“Bukan pelegalan tetapi ditata terutama untuk tambang laut kita akan atur kemitraannya, sekarang ini kan dia bekerja di wilayah PT Timah, oleh karena supaya dia bisa bekerja sesuai aturan maka dilakukan kemitraan dengan PT Timah, ini akan segera kita lakukan dengan standarisasi alat akan meningkatkan hasil produksi yang berdampak pada penghasilan ekonomi,” terangnya.

Budiman Ginting perwakilan pemerintah provinsi menyambut baik hasil keputusan forum tersebut karena dinilai dapat meningatkan produksi timah dengan pengelolaan yang jelas serta diterapkan good minning practice dianggap akan menguntungkan daerah dan masyarakat. Namun hal ini harus dilakukan secara transparan dan terukur agar tidak disalahgunakan.

“Kami menyambut baik kesepakatan yang sudah diambil, karena dengan kemitraan ini turut memberdayakan masyarakat apalagi diterapkannya penambangan dengan konsep good mining practice yang akan berdampak positif untuk pendapatan daerah dengan kerjasama yang baik dan memperkuat BUMD, namun syaratnya harus transparan dan terukur dan tidak ada yang bermain kepentingan disini,” ujarnya.

Kapolda Babel Gatot Subyaktoro menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal aturan yang akan diberlakukan sesuai dengan kesepakatan forum termasuk menindak penambang rakyat yang menyalahi aturan.

“Polda akan tetap melaksanakan kegiatan seperti biasanya penertiban jika ada penambang rakyat yang tidak sesuai aturan hal seperti yang sudah kami lakukan pada kasus di Babar (Bangka Barat-Red) dan Beltim (Belitung Timur-Red), kami siap kawal aturannya, selama itu untuk kebaikan bersama,” terangnya.

Penulis : Krisyanidayati

(alp)

Lensa Bangka Belitung

Portal Berita Terkini Bangka Belitung

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button